MONITOR, Jakarta – Pakar Kemaritiman yang Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, yang menyampaikan pentingnya Ekonomi Biru (blue economy) dalam mencapai ketahanan pangan nasional dan pertumbuhan ekonomi inklusif menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan menerapkan ekonomi biru, Indonesia dapat memastikan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya saat menjadi narasumber pada seminar bertajuk JAPFA for Indonesia Emas 2045: Nurturing Collaboration in Food Security pada Kamis, di Jakarta (5/12).
Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University yang juga Anggota Komisi IV DPR-RI itu menuturkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di muka bumi dengan 77% wilayahnya berupa lautan dan samudra, serta garis pantai sepanjang 108.000 km (terpanjang kedua di dunia setelah Kanada), Blue Economy memberikan potensi yang sangat besar untuk berkontribusi signifikan dalam mencapai 8% luas wilayah dari pertumbuhan ekonomi, makanan dan energi Keamanan, pengurangan signifikan dari pengangguran dan kemiskinan, 0,9 HDI, dan keberlanjutan lingkungan dan sosial terhadap Indonesia Golden pada tahun 2045.
“Potensi besar ekonomi biru dalam meningkatkan keamanan pangan di Indonesia dan berkontribusi untuk memberi makan dunia. Laut dan sumber daya pesisir Indonesia memiliki peran strategis dalam mencapai ketahanan pangan nasional dan mendukung ekonomi global,” terangnya.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menegaskan bahwa ekonomi biru dapat meningkatkan produksi pangan melalui budidaya perikanan yang berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya laut secara optimal. Laut Indonesia yang kaya akan sumber daya hayati menyediakan berbagai jenis ikan, rumput laut, dan biota laut lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Dengan manajemen yang baik, sumber daya ini dapat memberikan suplai makanan yang stabil dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.
Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, potensi ekonomi biru Indonesia juga dapat berkontribusi signifikan dalam menyuplai pangan global. Prof. Rokhmin menyatakan bahwa dengan meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pasar ekspor, Indonesia dapat menjadi salah satu pemasok utama produk pangan laut di dunia.
“Hal ini tidak hanya meningkatkan perekonomian nasional, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan pangan global yang terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dunia,” ungkapnya.
Dengan mengoptimalkan potensi ekonomi kelautan, tambah Prof Rokhmin Indonesia dapat mencapai ketahanan energi yang lebih baik dan berkelanjutan. Antara lain:
Pertama, Pemanfaatan Sumber Daya Laut: Ekonomi Biru memanfaatkan sumber daya laut seperti energi gelombang, pasang surut, dan angin lepas pantai untuk menghasilkan energi terbarukan. Ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon.
Kedua, Diversifikasi Sumber Energi: Dengan mengembangkan berbagai sektor ekonomi kelautan, Indonesia dapat diversifikasi sumber energi yang digunakan, sehingga meningkatkan keamanan energi nasional.
Ketiga, Pengurangan Risiko Geopolitik: Mengurangi ketergantungan pada impor energi dari negara lain dapat mengurangi risiko geopolitik yang mungkin mempengaruhi ketersediaan energi di Indonesia.
Keempat, Peningkatan Ketahanan Energi: Dengan memanfaatkan potensi ekonomi kelautan, Indonesia dapat meningkatkan ketahanan energi nasional dan memastikan ketersediaan energi bagi semua lapisan masyarakat
“Dengan mengembangkan Ekonomi Biru, Indonesia tidak hanya dapat meningkatkan keamanan energi, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan visi ini,” tegasnya.
Sebelumnya, Emiten perunggasan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) menunjukkan kesiapan untuk mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dimulai pada 2 Januari 2025. Program yang diprakarsai oleh Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan makanan bergizi.
Gabriella Santosa, Head of Business Development & Strategy Japfa menjelaskan, hingga saat ini perusahaan masih menunggu rincian lebih lanjut dari pemerintah terkait mekanisme pelaksanaan program tersebut.
“Kami sudah konsisten sampaikan, kami support apa saja bentuknya. Sebenarnya kami dalam posisi menunggu detailnya,” ujar Gabriella. setelah
Japfa melihat potensi besar dalam berperan sebagai koordinator kemitraan dari sisi produksi dalam program MBG. Gabriella menjelaskan, Japfa memiliki kapasitas untuk memastikan keamanan bahan baku pangan dan dapat membantu desain program yang lebih efisien, termasuk menyederhanakan rantai pasok makanan agar lebih cepat dan efisien.
Namun, meskipun sangat mendukung program MBG, Japfa memberikan catatan terkait target penyerapan 1,2 juta ton daging ayam per tahun yang disebutkan dalam narasi program. Menurut perhitungan Japfa, angka tersebut terlalu optimistis, dan perusahaan menilai bahwa target yang lebih realistis berada di kisaran 400.000 ton.
“Bagi kami, bisa mencapai 400.000 ton daging ayam itu sudah sangat baik,” ujar Senior Vice President Japfa Comfeed, Achmad Dawami.
Selain itu, rendahnya tingkat konsumsi protein hewani di Indonesia menjadi salah satu tantangan utama yang harus diatasi dalam rangka mencapai tujuan MBG. Data dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menunjukkan konsumsi daging ayam per kapita di Indonesia hanya 7,15 kg per tahun, yang jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia (50,1 kg), Vietnam (17,2 kg), dan Thailand (8,7 kg).
