MONITOR, Jakarta – WakIL Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah secara resmi dilantik sebagai Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Senin (21/10/2024) sore.
Usai dilantik, Fahri Hamzah mengikuti serah terima jabatan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dipimpin Basuki Hadimuljono.
Kementerian ini dipecah menjadi dua kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ini akan dipimpin Maruarar Sirait.
Fahri Hamzah mengungkapkan, usai pelantikan dirinya dibisiki oleh Presiden Prabowo Subianto, bahwa mandat pembangunan 3 juta rumah per tahun, itu merupakan pekerjaan yang berat.
“Tadi (kemarin) pas pelantikan Pak Prabowo membisikkan kepada saya. Tugas berat loh tiga juta rumah. Karena, bukan hanya bangun rumah, tapi renovasi rumah tak layak huni,” kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Selasa (22/10/2024).
Fahri Hamzah mengindikasikan bahwa misi utama kementerian adalah menyelesaikan backlog perumahan yang mencapai 13 juta unit dan 26,9 juta rumah tidak layak huni (RTLH).
“Kita tidak akan berhenti melaksanakan misi utama ini,” tegas Anggota Satgas Perumahan Prabowo ini.
Fahri Hamzah menambahkan, bahwa pemerintah akan fokus pada penataan ekosistem antara sektor publik dan swasta untuk mendorong pembangunan perumahan yang lebih berkelanjutan.
“Tapi prinsipnya negara hanya menciptakan iklimnya, bukan kita yang bangun rumah. Kita yang ciptakan suasana industri dan bisnis perumahan dengan skala-skala yang ada,” kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.
Fahri Hamzah mengatakan kementerian ini masih akan meneruskan pasar perumahan. Ia juga akan menyiapkan skema subsidi dan keuangan agar rakyat dapat mendapatkan fasilitas perumahan.
“Tapi bahwa pasar perumahan itu adalah industri yang sudah berjalan dengan sangat dinamis ya tentu harus diteruskan,” kata Fahri Hamzah.
“Pemerintah nanti menyiapkan skema subsidi dan keuangan yang memungkinkan masyarakat secara lebih luas mendapatkan fasilitas perumahan yang layak,” sambungnya.
Namun, Fahri Hamzah belum menjelaskan lebih lanjut tentang tugas-tugas di kementeriannya, termasuk mengenai kantor yang akan ditempati.
“Soal kantor nanti akan diatur Pak Basuki, tapi dari pembicaraan kemarin akan menempati kantor di PUPR,” katanya.
