Fraksi PKB DPRD Provinsi Banten dorong Pemerataan Pembangunan

MONITOR, Serang – Fraksi PKB Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten menekankan pemerataan pembangunan infrastruktur di Banten, hal tersebut tertuang pada pandangan Umum Fraksi kebangkitan Bangsa Terhadap penyampaian nota pengantar Gubernur yang sampaikan oleh Anggota FPKB, Dr, Aly Taufiq kepada Pimpinan DPRD Provinsi Banten, Selasa (15/10/2024).

“Pembangunan infrastrutur yang merata harus terus menjadi proritas pemerintah provinsi Banten, karena sebagaimana kita ketahui bersama, infrastruktur selalu menjadi kunci keberhasilan pencapaian ekonomi di Banten,” kata Aly Taufiq dalam pandangan umumnya.

Menurut Aly Taufiq, pembangunan infrastruktur di Banten memang masih timpang antara Banten utara dan Banten selatan. “Insfrastruktur Banten utara tampak lebih maju dibanding dengan Banten Selatan,” terangnya.

Namun, meski demikian Aly Taufiq mengakui jika selama ini pemerintah Provinsi Banten sudah mengalokasikan anggaran lebih banyak ke Banten bagian Selatan, “Jadi sebenarnya Provinsi Banten sudah menerapkan asas keadilan dalam membagi anggaran provinsi,” tutur anggota DPRD dapil Kota Tangerang Selatan ini.

Menurut Aly taufiq, ketimpangan ini tidak bisa diatasi hanya dengan mengandalkan dana dari Provinsi, karena selama beberapa tahun belakangan ini, dana Provinsi sudah lebih besar diarahkan ke Banten selatan. Salah satu penyebab ketimpangan adalah karena timpangnya PAD Kabupaten/Kota di Banten Selatan dan Utara.

“Dengan demikian, diperlukan kreatifitas dari kepala Daerah Kabupaten/Kota di Banten Selatan untuk meningkatkan pendapatan daerahnya agar bisa mengejar ketertinggalan,” ungkapnya.

Selain itu, dalam pandangan Umum Fraksi kebangkitan Bangsa juga menyinggung agar program kegiatan yang tertuang dalam nota pengantar gubernur dapat direalisasikan secara terintegritas dan transparan, sehingga output kegiatan dapat memberikan hasil dan manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarkat.

“Integritas dan transparansi menjadi Kunci utama keberhasilan suatu pembangunan, jika proses pelaksanan program dan pembagunan dilakukan secara transparan maka akan mengurangi kebocoran anggaran, sehingga progam yg ada benar – benar terlaksana dengan baik,” pungkasnya.