MONITOR, Jakarta – Program pemberian bantuan sarana prasarana madrasah, negeri maupun swasta, yang rusak akan segera diimplementasikan. Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai melakukan verifikasi lapangan terkait objek penerima bantuan.
Proses verifikasi ini dibahas bersama dalam “Konsinyering dan Evaluasi Program Sarana Prasarana Madrasah” yang berlangsung di Tangerang, 9 – 11 Oktober 2024. Pembahasan ini dilakukan oleh Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Biro Perencanaan Setjen Kemenag dan pihak Kementerian PUPR.
Pada tahap awal ada 201 madrasah negeri dan swasta yang akan dilakukan proses monitoring melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Muchamad Sisik Sisdiyanto, mengatakan, PHTC akan mulai bergulir pada 2025 dengan anggaran dari Kementerian PUPR. Renacananya, ada Rp3 triliun anggaran yang disiapkan untuk penguatan sarana prasarana madrasah.
“Kami mengapresiasi dukungan Kementerian PUPR, khususnya untuk madrasah swasta yang masih sangat memerlukan bantuan. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan peningkatan mutu sarana prasarana madrasah,” ungkap Sisik di Tangerang, Kamis (10/9/2024).
“Monitoring akan dilakukan dalam beberapa tahap. Kami berharap mutu sarana dan prasarana madrasah dapat ditingkatkan sesuai timeline yang telah disepakati,” tambahnya.
Kepala Subdirektorat Sarana Prasarana Direktorat KSKK Madrasah, Arif Rahman, menambahkan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah untuk mendukung program ini, termasuk data kerusakan madrasah dan tim yang akan diterjunkan untuk menilai kondisi madrasah.
“Beberapa pihak di Direktorat KSKK Madrasah telah memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR untuk menilai tingkat kerusakan dan kelayakan,” ujar Arif.
Perwakilan dari Biro Perencanaan Kemenag, Ida Noor Qosim, menegaskan pentingnya pelaksanaan monitoring tahap awal ini. “Banyak madrasah di pelosok yang lahir dari semangat masyarakat. Kehadiran madrasah-madrasah ini perlu dimaknai sebagai berkah karena turut mencerdaskan bangsa,” tuturnya.
Kepala Subdirektorat pada Direktorat Prasarana Strategis PUPR, Usman, mengungkapkan bahwa monitoring Tahap 1 ini akan menjadi dasar bagi pelaksanaan konstruksi sekaligus pemetaan anggaran yang dibutuhkan untuk revitalisasi madrasah. “Monitoring ini adalah langkah awal penting, yang akan menentukan besaran anggaran dan kebutuhan revitalisasi madrasah,” tegas Usman.
