DPR Dorong Indonesia Miliki Cadangan Penyangga Energi

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita mendorong Indonesia memiliki stok penyangga (buffer stock) bahan bakar minyak (BBM). Buffer stock tersebut, menurutnya, penting untuk menjaga ketahanan energi yang beredar di masyarakat.

Meski saat ini, Indonesia memiliki Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menangani tentang energi, namun ia menilai negara perlu memiliki buffer stock tersendiri atau yang disebut dengan Cadangan Penyangga Energi (CPE). Hal tersebut mengemuka usai Ratna dan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII mengunjungi Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, guna melihat ketersediaan energi di regional tersebut.

“Kalau selama ini kan yang memiliki buffer hanya Pertamina gitu, kita akan mulai mengevaluasi apakah perlu kita memiliki buffer BBM sendiri yang tentunya kita fungsikan untuk bisa menjaga ketahanan energi yang beredar di masyarakat,” kata Ratna kepada Media, di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (27/9/2024).

Sebagai informasi, Indonesia berencana membentuk institusi tersendiri stok penyangga (buffer stock) bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin sejumlah 9,64 juta barel, liquefied petroleum gas (LPG) sebanyak 525,78 ribu metrik ton, dan minyak bumi sebesar 10,17 juta barel hingga 2035.

Rencana buffer stock sektor energi tersebut tertuang di dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 96/2024 tentang Cadangan Penyangga Energi (CPE), yang baru saja ditetapkan dan diundangkan Presiden Joko Widodo pada 2 September 2024.

Dalam hal ini, pengelolaan CPE mengikutsertakan badan usaha milik negara (BUMN) di bidang energi, badan usaha, dan/atau bentuk usaha tetap yang memiliki perizinan berusaha di bidang energi.

Penggunaan CPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan apabila terjadi Krisis Energi dan/atau Darurat Energi. Adapun secara struktur, menteri terkait bertanggung jawab dalam pengelolaan CPE tersebut.

Sementara itu, dalam kesempatan kunker tersebut, Ratna meminta Pertamina untuk berkomunikasi dengan pemerintah guna mencari solusi permasalahan kelebihan kuota LPG bersubsidi. Hal ini agar Pertamina dapat terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Jadi supaya Pertamina secara pelayanan bisa terus mendukung masyarakat namun secara B2B, (stok energi) juga tetap aman gitu seperti harapan kita semuanya,” jelas Politisi Fraksi PKB ini.