NASIONAL

Pemerintah targetkan 104 Km Jalan Nasional Baru Terbangun Tahun 2025

MONITOR, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan pembangunan infrastruktur bidang jalan dan jembatan guna meningkatkan Logistic Performance Index (LPI) Indonesia. Pada tahun 2025, alokasi anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp32,31 triliun dengan target prioritas pembangunan jalan baru, peningkatan kapasitas dan struktur jalan, pembangunan dan duplikasi jembatan, penggantian jembatan, pembangunan flyover/underpass/terowongan serta peningkatan konektivitas jalan tol.

Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra mengatakan untuk infrastruktur jalan dialokasikan anggaran sebesar Rp13 triliun yang di dalamnya terdapat pembangunan jalan nasional baru dengan target sepanjang 104 km dan preservasi/peningkatan kualitas jalan nasional sepanjang 1.642 km.

“Anggaran tersebut juga digunakan untuk pembangunan dan duplikasi jembatan 1.662 meter, preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 107.394 meter serta preservasi rutin jalan nasional sepanjang 47.763 km dan jembatan sepanjang 548.515 meter, termasuk pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan dengan skema padat karya,” kata Rachman Arief pada acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR pada tahun 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,35 triliun untuk pekerjaan dengan skema Padat Karya Tunai (PKT/cash for work). Anggaran PKT dilaksanakan untuk penanganan ruas jalan dan jembatan nasional yang dikerjakan oleh seluruh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN)/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) di seluruh Indonesia dengan target menyerap 24.578 tenaga kerja atau setara 3.836.980 Hari Orang Kerja (HOK).

Pada tahun 2025, Rachman Arief mengungkapkan juga akan menyelesaikan pembangunan flyover/underpass sepanjang 142 meter dengan alokasi anggaran sebesar Rp49 milyar, di antaranya Flyover Sudirman di Sumatera Selatan dan Underpass Bitung di Banten. Selanjutnya dukungan jalan bebas hambatan sepanjang 4,83 km dengan alokasi anggaran sebesar Rp4,83 triliun.

Pada kesempatan tersebut, Rachman Arief juga menyampaikan program pembangungan jembatan gantung yang dilaksanakan pada tahun 2024. Sebanyak 70 jembatan merupakan bagian dari aspirasi Komisi V DPR RI dengan rincian 22 jembatan gantung dengan total bentang 1.856 meter dan alokasi sebesar Rp194 miliar telah terkontrak. Selanjutnya 48 unit dengan total panjang bentang 3.888 meter membutuhkan anggaran sebesar Rp536 miliar diusulkan untuk dilaksanakan dengan skema kontrak Multi Years Contract TA 2024-2025.

“Adanya usulan pembangunan jembatan gantung tahun anggaran 2024 yang harus dilaksanakan dengan skema MYC/MYP 2024-2025 karena pengusulan jembatan gantung terlambat. Selain itu lokasi usulan jembatan gantung awal harus diubah dikarenakan lahan di lokasi usulan tidak bebas dan masyarakat lebih memilih jembatan untuk kendaraan roda empat,” ujar Rachman Arief. (*)

Recent Posts

Kemnaker dan LAN Perkuat MagangHub untuk Tingkatkan Kesiapan Kerja Peserta

MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Corporate University Lembaga Administrasi Negara (LAN) memperkuat Program…

5 jam yang lalu

63.813 Jemaah Haji Telah Tiba di Tanah Air, Kemenhaj Ajak Jemaah Jaga Kemabruran

MONITOR, Makkah — Operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M memasuki hari ke-52. Proses pemulangan…

5 jam yang lalu

Kementerian UMKM Kantongi Dukungan Komisi VII DPR Terkait Penguatan Program Tahun 2027

MONITOR, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperoleh dukungan dari seluruh fraksi…

5 jam yang lalu

GKB-NU ingatkan Masyarakat Waspadai Operasi Asing Ganggu Stabilitas Nasional

MONITOR, Jakarta – Gerakan Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama (GKB-NU) menilai mengingatkan masyarakat perlu bersikap kritis…

15 jam yang lalu

Rokhmin Dahuri: Revisi UU Kehutanan Kunci Atasi Deforestasi dan Perkuat Ekonomi Hijau

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Rokhmin Dahuri, menegaskan…

1 hari yang lalu

Mahasiswa UNUSIA Gugat UU Pesantren ke MK, Desak Negara Hapus Syarat Anggaran Berdasarkan Kemampuan Keuangan

MONITOR, Jakarta – Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) mengajukan uji materiil atau Judicial Review…

1 hari yang lalu