MONITOR, Jakarta – Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terus difinalisasi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PANRB) menjelaskan progres dan skema pemindahan tersebut ke hadapan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Rapat Kerja dengan Komite I DPD RI, Selasa (03/09).
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menjelaskan pemindahan ASN ke IKN tersebut bukanlah tentang pemindahan tempat kerja semata. “Tapi yang paling penting adalah bagaimana memindahkan pola pikir, budaya kerja, cara kerja, dan juga sistem pelayanan yang berbasis digital,” ujar Menteri Anas.
Perubahan paradigma tata kelola pemerintahan terpadu secara nasional tersebut mengutamakan fleksibilitas, kolaborasi, dan agile. Oleh karena itu, smart government di IKN menjadi bagian penting yang terus dipersiapkan selain persiapan pembangunan fisik.
Adapun fokus kebijakan pemindahan IKN saat ini adalah pada masa jangka pendek (short term). Jangka pendek ini adalah fase pertama dan yang berlangsung pada tahun 2022-2024, berfokus pada perpindahan kelembagaan dan ASN serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN melalui pola kerja digital.
“Di sisi lain akan disiapkan kebijakan jangka menengah (medium term) di fase kedua yang masih berfokus pada perpindahan kelembagaan dan ASN serta smart governance,” jelas mantan Bupati Banyuwangi ini.
Terkait pengisian ASN di IKN, direncanakan terdiri dari ASN kementerian/lembaga, formasi CPNS khusus IKN tahun 2024, termasuk kuota khusus putra/putri terbaik Kalimantan Timur, serta mutasi pegawai ASN Pemda Kalimantan Timur. Skenario lainnya adalah melalui mutasi pegawai ASN Pemda ke OIKN dan/atau K/L yang ada di IKN.
“Hal ini dilakukan secara terbuka dan kompetitif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” imbuh Anas.
Adapun strategi yang disusun untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui pendekatan whole government, yakni pengaturan pola kerja kolaboratif melalui fleksibilitas waktu dan lokasi, penyediaan fasilitas perkantoran IKN yang mendukung shared offices, dan single digital platform untuk meningkatkan kolaborasi kerja ASN.
“Konsep shared office mengedepankan konektivitas fisik dan digital yang dalam pengelolaan integrasi layanan digital perkantoran (digital workspace). Hal ini untuk memberikan fasilitas penerapan smart government oleh instansi yang beroperasi di IKN,” ungkap Anas.
Selain pemindahan ASN ke IKN, Menteri Anas juga menyampaikan terkait penerimaan ASN yang meliputi PNS dan PPPK di tahun ini. Pemerintah telah menyiapkan kebutuhan ASN tahun 2024 sejumlah 2.302.543, terdiri dari 429.183 untuk instansi pusat, 1.8367.333 untuk instansi daerah, dan 6.027 CPNS lulusan sekolah kedinasan.
Instansi pemerintah baik pusat dan daerah telah mengusulkan sebanyak 1.289.824 kebutuhan CASN dari 2,3 juta yang disiapkan. Penerimaan CASN tahun ini juga menjadi upaya pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN yang ditargetkan tahun ini rampung.
Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menjelaskan lebih rinci terkait pelaksanaan rekrutmen CASN 2024. Saat ini sedang berlangsung tahap pendaftaran hingga tanggal 6 September. Direncanakan tanggal 14 sampai 17 September 2024 hasil seleksi administrasi telah diumumkan.
“Terdapat beberapa titik lokasi seleksi, yakni BKN Pusat, 14 Kantor Regional BKN, dan 21 Kantor UPT BKN. Semua proses seleksi sudah dilakukan secara digitalisasi, tidak lagi manual,” jelas Haryomo.
Sementara itu, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengapresiasi upaya pemerintah dalam menyukseskan perpindahan ASN ke IKN dan juga penyelesaian tenaga non-ASN ditargetkan selesai tahun ini.
“Kita mengapresiasi kinerja Menteri PANRB yang sangat luar biasa dalam hal pemindahan ASN yang disiapkan menuju IKN. Oleh karena itu, saya yakin kebijakan ini akan berjalan baik dan target untuk penerimaan CASN di tahun 2024 pada bulan Desember. Kita yakin dan optimis bisa dilaksanakan secara maksimal dan luar biasa,” tuturnya.
 ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terus difinalisasi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PANRB) menjelaskan progres dan skema pemindahan tersebut ke hadapan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Rapat Kerja dengan Komite I DPD RI){kind=link}