Pakar beberkan 5 Komponen Kebijakan Program Pemerintah untuk Nelayan Sejahtera

MONITOR – Pakar Ekonomi Kemaritiman Prof Rokhmin Dahuri optimalisasi potensi sektor kelautan dan perikanan dapat berkontribusi penting dalam meningkatkan kesejahteraan salah satunya sub sektor perikanan tangkap.

‘Sektor perikanan tangkap di seluruh dunia tujuan dari management of capture future atau satu tujuan pengelolaan perikanan tangkap sebenarnya dua saja, yaitu bagaimana nelayan sejahtera dan stok ikannya lestari atau berkelanjutan,’ ujar Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University tersebut saat menjadi narasumber pada program Dialog Cirebon Pagi Ini dengan topik optimalisasi potensi laut untuk kesejahteraan di RRI Cirebon, Rabu (21/8/2024).

Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Gotong Royong Tahun 2001-2004 ini membeberkan ada lima komponen kebijakan/program yang harus dilakukan oleh pemerintah baik  pada level KKP, level provinsi dan level kabupaten kota khususnya Cirebon.

Kebijakan pertama adalah kebijakan yang terkait interaksi antara teknologi penangkapan ikan, dengan potensi produksi lestari sumber daya ikan itu sendiri. ‘Pemerintah Indonesia sejak tahun 80an sudah mengatur zona penangkapan ikan. Zona 1 adalah wilayah laut dari mulai garis pantai sampai 4 mil (1 mil = 1.5 km) atau sekitar 6,5 km. 

Kemudian zona penangkapan 2 adalah dari 4 mil sampai 12 mil atau sekitar 18 km.  Lalu zona penangkapan 3 dari 12 mil sampai 200 mil atau zona eksklusif ekonomi Indonesia. “Nelayan Cirebon tidak seperti nelayan Indramayu, 90 persen nelayan yang sifatnya one day fishing atau kelaut hanya satu hari,” tutur anggota DPR RI periode 2024 – 2029.

Selanjutnya, Prof Rokhmin Dahuri menerangkan sebuah penelitian bahwa potensi produksi  lestari untuk perairan Cirebon, garis pantainya 50 km untuk kabupaten Cirebon. Sementara untuk kota Cirebon 13 km, potensi produksi lestari nya maksimum sekitar 60 ribu ton pertahun. 

Sedangkan penangkapannya sejak tahun 1977 sudah melebihi kapasitas dan jumlah nelayan lebih besar daripada kemampuan laut menghasilkan ikan dari garis pantai 14 mil. Perairan kota dan kabupaten kota potensi produksi  ikannya sekitar 100 ribu ton.

Pada fakultas perikanan diajarkan berat menentukan berapa jumlah kapal dan jumlah nelayan yang bisa beroperasi di perairan yang punya potensi produksi 160 ribu ton. Ikannya lestari nelayannya sejahtera atau fishing power. Setiap kapal ikan dengan alatnya ada rumusnya berapa kemampuan menangkap ikan pertahun. Sehingga rata-rata penghasilan nelayan 7,5 juta perbulan.

“Mirisnya sekarang rata-rata pendapatan nelayan di seluruh Indonesia hanya 2,3 juta per bulan. Sementara orang yang rumah nya bagus di Cirebon itu suami atau istrinya yang bekerja di luar negeri. Itu menunjukkan kegagalan dari pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja,” tegasnya.

Kemudian Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia tersebut mulai mengelaborasi 5 jurus sakti yang mesti diperhatikan oleh pelaku perikanan. 

Pertama, sarana produksi nelayan seperti BBM, suku cadang mesin kapal, disediakan oleh pemerintah.Integrasi rantai pasok atau supley adalah tugas pemerintah dalam menyediakan sarana produksi. 

“Ini bukan berarti memproduksi sendiri, tetapi harus menumbuh kembangkan swasta, koperasi, rakyat untuk berusaha sarana produksi, dalam budidaya, benih unggul, dst,” tegasnya.

Kedua, ada industri hilir, ada pabrik es, pengolahan ikan dsb. Tujuannya supaya menjamin pasar nelayan. 

Ketiga, perawatan kesehatan lautnya, mencegah pencernaan, pertanian nya jangan membuang pestisida,hutan ditata kembali agar tidak gundul.

Keempat, kebijakan makro ekonomi nya. Kita suku bunga kredit masih 12 persen. Sebagai perbandingan Thailand sekarang suku bunga kredit hanya 3 persen, Jepang 0 persen. Dan kelima, SDM.