POLITIK

KPU Harus Ubah PKPU Pencalonan Pilkada sesuai Putusan MK

MONITOR, Jakarta – Mahkamah Konstitusi baru saja menggelar pembacaan putusan dalam perkara nomor 70/PUU-XXII/2024 yang digelar pada Selasa 20 Agustus 2024 yang menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah harus dihitung saat penetapan pasangan calon oleh KPU.

Menurut MK, praktik ini telah diterapkan sejak Pilkada 2017, 2018, hingga 2020, serta diberlakukan juga untuk pendaftaran calon presiden, calon wakil presiden, dan calon anggota legislatif.

MK menyebutkan bahwa menghitung usia calon pada penetapan pasangan calon memastikan adanya kepastian hukum. Titik atau batas untuk menentukan usia minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

“Persyaratan dimaksud harus dipenuhi pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon,” kata Wakil Ketua MK Saldi Isra yang dikutip Selasa 20 Agustus 2024.

MK menolak untuk memberikan penambahan makna baru terhadap Pasal 7 ayat 2 huruf e UU Pilkada, dengan alasan bahwa penambahan tersebut bisa menimbulkan ketidakpastian hukum pada syarat-syarat lainnya. MK menyatakan norma tersebut sudah jelas dan terang benderang, sehingga tidak perlu ada perubahan.

Menindaklanjuti Putusan tersebut, KPU RI mesti merubah PKPU No. 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang sebelumnya di ubah oleh KPU RI menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung yang memutuskan untuk pencalonan Gubernur memaknai titik tolak batas usia pencalonan dari titik penetapan pasangan terpilih.

Praktisi Hukum Konstitusi Ridwan Darmawan meminta KPU RI segera merubah PKPU No. 8 Tahun 2024 sesuai putusan MK. Demi kepastian hukum dan lancarnya proses kedaulatan rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah.

“KPU RI sesegera mungkin harus segera mengubah PKPU yang telah mereka ubah mengikuti putusan MA, berdasar pada Putusan MK hari ini, demi kepastian hukum”. Ujar Ridwan Tegas.

Untuk menyikapi ketidakpastian hukum dari adanya perbedaan pemaknaan mengenai batas usia Calon kepala daerah, maka KPU RI harus segera mengambil sikap dengan segera merubah PKPU terkait pencalonan sesuai putusan MK.

“MK adalah lembaga penafsir atau penguji Undang-undang, sementara MA hanya penafsir atau penguji Peraturan dibawah UU, sehingga secara hirarki, lembaga yang berwenang dan legitimate untuk menafsirkan atau menilai sebuah UU jelas adalah MK, sehingga KPU RI harus tunduk dan patuh pada Putusan MK”. Tambah Ridwan panjang lebar.

Recent Posts

Kolaborasi Kementan-Kemendiktisaintek Hasilkan Total 167 Permohonan Hak PVT

Total permohonan Perlindungan Varietas Tanaman pada 2026 mencapai 167, menjadi momentum memperkuat inovasi benih unggul…

18 jam yang lalu

AICIS+ 2026; Hilirisasi dan Kemitraan Beri Ruang Peneliti Wujudkan Riset Berdampak

MONITOR, Cirebon - Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) menggelar…

21 jam yang lalu

QUTB GLOBAL: Beri Presiden Ruang Menentukan Pendamping Terbaik

Hery Haryanto Azumi menekankan pentingnya keputusan kenegaraan yang bebas dari tekanan politik serta mengedepankan kepentingan…

22 jam yang lalu

Panen Raya di Cirebon, Rokhmin Dahuri paparkan 7 Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani

MONITOR, Cirebon - Peningkatan produktivitas pertanian harus berjalan beriringan dengan perbaikan skala usaha, efisiensi produksi,…

23 jam yang lalu

Afirmasi Kemenag pada Momen Hari Guru Nasional 2026

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama terus memberikan perhatian kepada guru madrasah serta guru pendidikan agama…

1 hari yang lalu

Jasa Marga Resmi Buka JMIC 2026, Dorong Budaya Inovasi untuk Tingkatkan Kualitas Layanan dan Nilai Perusahaan

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk terus memperkuat budaya inovasi sebagai bagian dari…

1 hari yang lalu