MONITOR, Jakarta – Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa isu yang terkait industri pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini menandakan bahwa selama 10 tahun pemerintahan Jokowi serius dalam upaya pengembangan sektor industri manufaktur untuk meningkatkan perekonomian nasional.
“Bapak Presiden Joko Widodo telah membuktikan tekad, komitmen, dan keseriusannya dalam upaya membangun sektor industri manufaktur agar bisa lebih berdaya saing global. Beberapa arahannya yang ditujukan kepada Kementerian Perindustrian, sudah kami jalankan dengan baik. Ini juga berkat kerja sama, sinergi, dan kolaborasi dengan seluruh stakeholders,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/8).
Kebijakan strategis tersebut, misalnya adalah langkah yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, tetapi mengolahnya terlebih dahulu di dalam negeri. “Hilirisasi merupakan kunci untuk memacu ekonomi kita karena memberikan efek yang luas, di antaranya penambahan jumlah tenaga kerja dan peningkatan devisa dari investasi dan ekspor,” tutur Agus.
Seperti yang disampaikan Presiden, walau banyak negara lain yang menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan upaya Indonesia dalam melarang ekspor bahan mentah, tetapi sebagai bangsa yang berdaulat dan besar, Indonesia tidak goyah, bahkan terus maju melangkah untuk mendukung kebijakan hilirisasi tersebut.
“Kita ketahui bahwa pemerintah telah menghentikan ekspor material nikel, bauksit, dan tembaga. Selain itu juga akan dilanjutkan dengan timah, serta sektor potensial lainnya, seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan,” imbuhnya.
Kebijakan hilirisasi dijalankan Kemenperin untuk mendorong tumbuhnya industri smelter yang mengolah atau memurnikan bahan mentah hasil tambang tersebut. Sampai saat ini, sudah terbangun industri smelter nikel, bauksit dan tembaga yang membuka lebih dari 200 ribu lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara hingga Rp158 triliun selama delapan tahun ini.
“Bapak Presiden menekankan bawa kita ingin kekayaan yang ada di negeri ini, yang merupakan anugerah Allah SWT untuk negeri ini, dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan dapat dimanfaatkan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat,” papar Agus.
Oleh sebab itu, wujud nyata juga keseriusan pemerintah, yakni telah mengambil kembali aset Indonesia yang selama puluhan tahun dikelola oleh pihak asing, antara lan Freeport, Blok Rokan dan Newmont. “Alhamdulillah, semua itu bisa kembali ke pangkuan negeri ini,” tandasnya.
Pada pidatonya di hadapan para anggota MPR, DPR, DPD RI, Presiden Jokowi menyampaikan hal yang terkait dengan ekonomi hijau dan energi baru terbarukan. Di saat dunia mulai mengarahkan masa depannya ke ekonomi hijau, Indonesia juga tidak ingin kehilangan momentum, karena Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi hijau.
“Kita punya lebih dari 3.600 GW baik dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut dan bio energi, sehingga kita terus konsisten mengambil bagian dalam langkah dunia,” ujar Agus. Mengenai potensi ini, Kemenperin terus berupaya untuk meningkatkan daya saing industri manufaktur yang menerapkan prinsip berkelanjutan. Salah satu upayanya adalah melalui kebijakan industri hijau yang secara garis besar sudah mencakup tiga pilar dalam aspek sustainability, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial.
“Industri hijau juga dapat digunakan sebagai tools dalam penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) guna mencapai target yang telah ditetapkan,” lanjut Agus. Oleh karena itu, Kemenperin mengakselerasi sektor industri untuk bertransformasi dari industri yang konvensional menjadi industri hijau melalui penerapan Standar Industri Hijau (SIH).
“Dengan penerapan industri hijau diharapkan dapat menjawab berbagai isu dan tantangan ke depan seperti perubahan iklim dan dekarbonisasi,” tegasnya. Namun demikian, Presiden menekankan bahwa melakukan transisi energi secara hati-hati dan bertahap karena transisi energi yang ingin diwujudkan adalah transisi energi yang berkeadilan, terjangkau dan mudah diakses bagi masyarakat.
Digitalisasi dan produk lokal
Di sisi lain, pemerintahan Jokowi juga berkomitmen untuk mempercepat penerapan teknologi dan digitalisasi di semua sektor, termasuk bagi industri manufaktur. Langkah ini sejalan dengan program prioritas Making Indonesia 4.0 yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi pada 2018 lalu.
“Menurut Bapak Presiden, cakupan elektrifikasi dan internet yang semakin diperluas, akan turut mendukung pembangunan eksosistem untuk mendorong digitalisasi bagi pelaku usaha dan upaya pengembangan startup di Indonesia. Upaya ini akan melahirkan semakin banyak entrepreneur muda berkualitas di negeri ini,” papar Agus.
Selain itu, Presiden kembali mengingatkan pentingnya penggunaan produk dalam negeri. Dukungan terhadap produk dalam negeri ini mendapat perhatian khusus dengan memprioritaskan belanja APBN, APBD, dan BUMN melalui pengadaan barang dan jasa. “Sesuai yang disampaikan Bapak Presiden, karena kita ingin apa yang berasal dari rakyat, dapat kembali ke rakyat dan bermanfaat maksimal untuk rakyat,” imbuhnya.
Guna memacu penggunaan produk dalam negeri, Kemenperin telah melaksanakan Business Matching 2024 di Bali beberapa waktu lalu, dengan mencatatkan nilai komitmen pembelian produk dalam negeri pada pengadaan barang jasa pemerintah sebesar Rp1.428,25 triliun. Angka ini berasal dari komitmen dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebesar Rp585,69 triliun serta komitmen dari BUMN sebesar Rp842,56 Triliun.
“Angka tersebut jumlahnya lebih tinggi dibandingkan pada periode sebelumnya yang hanya mencapai angka komitmen sebesar Rp1.157,47 triliun,” kata Menperin. Kegiatan Business Matching 2024 yang dilaksanakan tersebut mendapat antusias luar biasa karena diikuti sebanyak 4.437 peserta. Mereka terdiri dari perwakilan kementerian, lembaga, pemerintah daerah (K/L/PD), badan usaha, asosiasi, dan perusahaan industri.
Selain itu, telah tercapai realisasi penyerapan produk dalam negeri sebesar Rp213,68 triliun yang berasal dari realisasi K/L/PD sebesar Rp146,94 triliun dan BUMN sebesar Rp66,74 triliun. Angka ini jumlahnya lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai angka realisasi sebesar Rp181 Triliun. “Kami optimistis, jumlah ini masih akan terus bertambah dan diharapkan dapat mencapai Rp250 triliun di akhir triwulan I-2024,” ungkap Agus.
