MONITOR, Jakarta – Komisi X DPR RI menyoroti kasus penipuan berkedok akun bisnis hotel di Google yang dapat berpengaruh buruk pada pariwisata Tanah Air. DPR menilai pentingnya pengusutan terhadap persoalan tersebut karena modus penipuan ini bertujuan untuk menipu konsumen sehingga masyarakat akan menjadi korban jika tidak ada tindak lanjut.
“Fenomena penipuan akun bisnis hotel ini sangat mengkhawatirkan. Karena bukan hanya masyarakat yang jadi korban penipuan, tapi juga hotel-hotel itu sendiri terkena imbasnya. Orang bisa menjadi tidak percaya untuk melakukang ‘booking’hotel secara online,” kata anggota Komisi X Andreas Hugo Pareira, Kamis (15/8/24).
Adapun pada kasus ini, penipu mengubah informasi data profil akun bisnis hotel di Google atau Google Business Profile demi memperdaya konsumen yang hendak memesan kamar hotel. Pemalsuan data profil akun bisnis di Google terjadi terhadap ratusan hotel anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).
Fenomena ini sudah terjadi di sejumlah daerah seperti Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, Sumatera Barat dan lain-lain. Dengan modus penipuan seperti itu, konsumen akan diarahkan ke nomor telepon penipu dan juga pembayaran akan masuk ke rekening penipu.
Hal tersebut dapat terjadi karena selama ini Google Business Profile merupakan platform terbuka yang dapat diakses siapa saja. Oleh karena itu, Andreas menekankan pentingnya verifikasi yang harus dilakukan pemilik akun, dalam hal ini adalah pihak manajemen hotel.
“Pastikan verifikasi akun di Google Business dengan memenuhi persyaratan dari Google yang harus dilakukan pihak hotel. Ini untuk menjamin keamanan pihak hotel dan konsumen karena data atau informasi akan di-lock Google dan tidak bisa diubah sembarangan,” ungkapnya.
Data terakhir dari PHRI per 12 Agustus 2024, sudah ada 156 hotel di Jawa Tengah yang terimbas oleh peretasan tersebut. Selain itu Jawa Timur 92 hotel, Sumatera Barat 60 hotel, Sulawesi Tengah 18 hotel, Lampung 8 hotel, serta di DIY ada 120 hotel, penginapan dan homestay yang terkena dampak pemalsuan tersebut.
Meski belum ada laporan kerugian besar, namun masyarakat yang menjadi korban harus kehilangan sebagian uangnya karena penipuan ini. Sebab setelah nomor reservasi hotel di Google Business diubah peretas, konsumen diarahkan untuk membayar ke rekening penipu.
“Kalau tidak diantisipasi ya bisa semakin besar dampaknya. Korban bisa semakin banyak, termasuk mungkin wisatawan asing yang hendak datang ke Indonesia lalu mencari penginapan,” sebut Andreas.
“Jangan sampai pariwisata Indonesia ikut terkena imbas karena masalah ini. Pemerintah harus memberikan perhatian karena kejahatan siber ini sudah sangat mengkhawatirkan,” sambung Legislator dari Dapil NTT I (Flores, Lembata dan Alor) itu.
Andreas mengatakan, peretasan data akun hotel tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penegak hukum pun diminta turun tangan terhadap persoalan ini, apalagi pihak PHRI juga sudah membuat laporan ke pihak kepolisian.
“Sudah ratusan hotel dan homestay yang terdampak. Belum lagi masyarakat yang dirugikan akibat penipuan tersebut. Pemerintah harus hadir mengatasi persoalan ini,” tambah Andreas.
Komisi X DPR yang membidangi urusan pariwisata itu pun meminta adanya kolaborasi antara kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan keamanan akun hotel, termasuk memfasilitasi dengan pihak Google. Dalam hal ini, kata Andreas, Kemenparekraf dan Kominfo juga diminta bekerja sama dengan pihak kepolisian.
“Kerja sama lintas instansi, termasuk dengan PHRI harus semakin disinergikan untuk memastikan iklim pariwisata Indonesia tetap aman dan nyaman,”ucapnya.
Lebih lanjut, Andreas mengimbau masyarakat untuk berhati-hati saat hendak melakukan reservasi hotel. Konsumen diingatkan agar memastikan akun resmi hotel sebelum melalukan pemesanan dan pembayaran.
“Saat hendak transaksi, harus yakin benar uang dikirimkan ke rekening resmi hotel. Yang pasti kalau nomer rekening atas nama pribadi atau perorangan, itu adalah penipuan,” tutur Andreas.
Oleh karenanya, Andreas berharap masyarakat dapat lebih jeli dan detil saat melakukan reservasi hotel.
“Masyarakat juga bisa memanfaatkan layanan pemesanan hotel melalui agen perjalanan daring atau online travel agent (OTA) untuk lebih aman,” imbuhnya.
Di sisi lain, Andreas juga menekankan pentingnya langkah preventif dan komprehensif yang dilakukan Pemerintah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan konsumen maupun industri perhotelan atau pelaku perjalanan/wisata.
Apalagi dengan kejadian ini, hotel bisa kehilangan pelanggan karena informasi yang ditampilkan dalam Google Bisnis menjadi tidak akurat atau menyesatkan. Pembajakan akun bisa merusak reputasi hotel karena informasi yang ditampilkan bisa bersifat negatif atau tidak sesuai dengan kenyataan.
“Termasuk penegak hukum dan pihak terkait harus bisa segera mengungkap dan memberi sanksi tegas pelaku peretasan yang sudah merugikan hotel-hotel dan konsumen,” tukas Andreas.
Andreas juga mengimbau bagi pelaku bisnis, terutama di sektor perhotelan, untuk memiliki sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data bisnis dan reputasi mereka. Mengingat peristiwa ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di Singapura sehingga kemungkinan ada sindikat internasional yang turut terlibat.
Andreas menyatakan, DPR akan terus mengawal kasus ini demi memastikan kenyamanan dan keamanan masyarakat saat melakukan reservasi hotel.
“Ini menjadi concern kita juga. Ada banyak cara yang dilakukan pelaku kejahatan dari celah-celah yang ada. Kita akan review bersama dengan pihak-pihak terkait,” tutupnya.
