MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah jangan terburu-buru membuat keputusan pembatasan distribusi BBM bersubsidi. Sebab berdasarkan hasil pantauan Komisi VII DPR ke lapangan, sarana penunjang pembatasan BBM bersubsidi belum siap.
Ia minta kebijakan pembatasan itu jangan dipaksakan berlaku pada tanggal 17 Agustus 2024 atau pun diundur 13 hari setelah itu menjadi tanggal 1 September 2024. Wakil Ketua FPKS DPR RI itu minta Pemerintah mempersiapkan hal tersebut dengan baik, jangan grasa-grusu.
“Baiknya kebijakan itu diberlakukan ketika sistem pemantauan distribusi dan kategori kendaraan yang dibolehkan menggunakan BBM bersubsidi serta sistem dan instrumen pembatasan BBM bersubsidi sudah siap,” kata Mulyanto, usai mengikuti kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke Pertamina wilayah Jatim-Bali-Nusa Rabu (17/7/2024).
Mulyanto menjelaskan progres digitalisasi, sebagai instrumen pembatasan dan pengawasan untuk implementasi BBM tepat sasaran pada tahun anggaran 2025, masih mengalami banyak kendala. Pengadaan perangkat pemantau masih harus disiapkan secara mandiri oleh SPBU, maintenance oleh Telkom belum diuji-coba, serta Infrastruktur jaringan Internet di wilayah terpencil tidak stabil, apalagi pada daerah-derah remote seperti di NTT dan Madura.
“Belum lagi untuk pelaksanaan Subsidi Tepat BBM jenis Pertalite belum memiliki payung hukum yang jelas terkait kriteria kendaraan penggunanya. Itu yang tadi disampaikan pihak Pertamina saat pembahasan kondisi lapangan,” tambahnya.
“Jadi sebaiknya Pemerintah segera mensosialisasikan rencana pembatasan BBM bersubsidi ini dengan baik, menjelaskan kriteria kendaraan yang boleh menggunakan BBM bersubsidi serta merevisi regulasi terkait, yakni Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Publik ingin tahu bagaimana konkretnya program pembatasan BBM bersubsidi ini,” imbuhnya.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan hasil rapat mengenai BBM Subsidi bersama rekan-rekan menteri kabinet. Pemerintah telah menyiapkan skenario baru dalam penyaluran BBM subsidi kepada konsumen.
Airlangga menyatakan bahwa saat ini sedang disiapkan skenario dalam penyaluran BBM subsidi ke depan.
Meskipun demikian, Menko Airlangga menegaskan bahwa skenario tersebut bukanlah bentuk pembatasan BBM Subsidi. Ia hanya menyebutkan bahwa skenario terkait adalah program BBM Subsidi, bukan pembatasan.
