Selasa, 16 Juli, 2024

Menyoal DPD, Fadel Muhammad: Fokus Saja Pada Kemajuan Ekonomi dan Kesejahteraan Daerah

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengajak anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengurangi perdebatan terkait penguatan DPD menggunakan mekanisme perubahan konstitusi. Karena kemungkinan terjadinya perubahan konstitusi, itu  bukan perkara mudah. Membutuhkan pemikiran mendalam dan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, sehingga akan membutuhkan waktu yang lama. Padahal, kerja-kerja DPD meningkatkan  perekonomian dan kesejahteraan ditunggu daerah.

Karena itu menurut Fadel, DPD harus berpaling dari perdebatan amandemen konstitusi, dan  lebih fokus  kepada program  pembangunan daerah. Serta menjadikan kemajuan daerah sebagai prioritas tugas bagi DPD. Seperti melakukan pembahasan program pembangunan dengan gubernur dan mengikutsertakan menteri terkait. Mengupayakan program dari pusat ke daerah, serta memperjuangkan aspirasi daerah ditingkat pusat.

“Dari semua  pembahasan yang dilakukan selama ini,  kemudian  usulan para pakar dan masukan  serta   pemikiran daerah,  sebaiknya DPD fokus menatap masalah pembangunan daerah, dan itu jadi tugas pokoknya. Yaitu, membantu memperlancar program pembangunan daerah,” ungkap Fadel Muhammad.

Pernyataan itu disampaikan Fadel Muhammad usai menghadiri Focus Group Discussion yang berlangsung di Yogyakarta, Sabtu (6/7/2024). Tema yang dibahas dalam FGD, itu adalah optimalisasi peran dan fungsi DPD RI dalam mewujudkan aspirasi dan kepentingan daerah.

- Advertisement -

DPD menurut Fadel, tidak perlu menghabiskan banyak waktu dan energi untuk membahas tugas dan kewenangan yang sudah menjadi tupoksinya DPR RI. Seperti masalah presiden independen yang dulu pernah disuarakan.  DPD juga tidak perlu  bersinggungan, apalagi sampai bersaing dengan DPR. Contohnya kasus legislasi dan penganggaran.  Lebih baik  DPD  mengatur dirinya  sendiri ke arah program-program  pembangunan bagi daerah.

“Kita tidak perlu memaksakan  penguatan DPD harus dengan mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, itu lebih besar bobotnya ke DPR.  Kita harus fokus ke daerah,  segara bekerja, tanpa menunggu lagi,” kata pimpinan MPR dari kelompok DPD, itu.

Menurut Fadel,  banyak yang diharapkan daerah dari  kehadiran  DPD.  Seperti, percepatan pembangunan, dan pemerataan anggaran. Dan itu belum semuanya dilaksanakan secara optimal.

“Fokus saja pada tupoksi, dan membantu menyelesaikan  persoalan-persoalan di daerah, itu saja kalau dilakukan dengan baik, pasti membutuhkan waktu, tenaga hingga pikiran kita,” pungkasnya.

- Advertisement -

BERITA TERKAIT

TERPOPULER