PARLEMEN

DPR Desak PUPR Ambil Langkah Serius Tangani Banjir Bandang di Wajo Sulsel

MONITOR, Sulsel – Komisi V DPR RI mendesak pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR untuk mengambil langkah serius dalam mengantisipasi serta menangani titik rawan banjir yang merendam 33 desa pada Jumat 3 Mei 2024 lalu, di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Diketahui, banjir tersebut terjadi akibat jebolnya tanggul sungai yang mengakibatkan beberapa bangunan rusak dan sekitar 23 ribu jiwa terdampak.

Dalam Kunjungan Kerja ke Kabupaten Wajo, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, menekankan pentingnya pemerintah untuk segera merumuskan strategi yang efektif dalam mengatasi masalah banjir. Ia secara khusus mendesak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk mengoptimalkan fungsi tanggul yang berada di Sungai Cenranae dan Sungai Walanae guna mengendalikan debit air dan mencegah terjadinya banjir.

“Bencana banjir di Kabupaten Wajo ini sebenarnya sudah menjadi langganan setiap tahunnya. Jadi, saya kira dari pihak Kementerian ataupun Balai sudah seharusnya bisa mengetahui titik-titik ke mana yang kira-kira yang sangat rawan untuk mendapatkan bencana banjir tersebut. Oleh karena itu, kami meminta sekaligus mendorong kepada Kementerian PUPR Dirjen Sumber Daya Air agar supaya penanganan tanggul sungai walanae dan cenranae ini betul-betul dioptimalkan,” ujar Andi Iwan saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR ke Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Rabu (22/05/2024).

Hal ini menunjukkan komitmen dalam memastikan perlindungan dan mitigasi bencana, terutama di daerah yang rentan terhadap bencana alam seperti banjir. Diharapkan, langkah-langkah konkret akan segera diambil oleh pemerintah untuk mengimplementasikan strategi yang efektif guna mengurangi dampak buruk dari bencana banjir di Kabupaten Wajo. Selain itu, Legislator Partai Gerindra juga menekankan pentingnya memberikan edukasi kepada masyarakat setempat untuk juga aktif dalam menjaga lingkungan sekitar.

Recent Posts

Kemenag Tegaskan Tidak Ada Kebijakan Uang Kas Masjid Dikelola Pemerintah

MONITOR, Jakarta - Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar,…

7 jam yang lalu

Pemerintah-DPR Sahkan RUU PPRT Jadi Undang-Undang

MONITOR, Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)…

9 jam yang lalu

DPR Sahkan UU PPRT Serta UU Pelindungan Saksi dan Korban

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani hari ini memimpin Rapat Paripurna DPR RI.…

11 jam yang lalu

Hari Kartini 2026, Puan: Perempuan Bukan Objek Tapi Subjek Aktif yang Ikut Tentukan Perjalanan RI

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara soal peran perempuan dalam peringatan Hari…

11 jam yang lalu

Kejadian Toko Mama Khas Banjar Jadi Pelajaran Pentingnya Kolaborasi Kebijakan UMKM

MONITOR, Banjarbaru – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan bahwa penguatan sektor UMKM sebagai…

11 jam yang lalu

Kemenperin Pacu Industri Capai NZE 2050, Lima Pilar Reduksi Emisi Jadi Kunci Transformasi Hijau

MONITOR, Jakarta — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mempercepat transformasi industri nasional menuju target Net Zero Emission (NZE)…

16 jam yang lalu