Indonesia Perlu Dorong Isu Kemanusiaan sebagai Langkah Pendekatan Baru dalam Perjuangkan Kemerdekaan Palestina

MONITOR, Jakarta – Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan, Indonesia perlu melakukan pendekatan baru dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, yakni mendorong masalah kemanusiaan.

“Masalah kemanusiaan inilah yang kemudian membakar semangat mahasiswa-mahasiswa dan profesor-profesor Amerika Serikat (AS) mau berdiri tegak, meskipun dia menghadapi berbagai tantangan dan ditangkap polisi dan lain sebagainya,” kata Hikmahanto, Rabu (22/5/2024) sore.

Dalam diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Dunia Dukung Palestina di PBB: Israel dan Amerika Meradang’ yang ditayangkan di kanal YouTube Gelora TV itu, Hikmahanto meminta Indonesia tidak perlu malu-malu lagi soal keberpihakannya kepada Palestina. “Amerika dan Israel sudah tahu posisi Indonesia, sehingga kita tidak perlu malu-malu lagi, karena Indonesia tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Karena Indonesia berpihak pada rakyat Palestina, berpihak pada kemanusiaan, ” tegasnya.

Menurut Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani ini, Indonesia harus terus membuat opini masalah kemanusiaan Palestina di Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB seperti yang sudah dilakukan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi.

Sehingga dengan opini tersebut, diharapkan akan tercipta generasi-generasi baru yang mempunyai kesadaran masalah Palestina dari sisi kemanusian. 

Harapannya, mereka akan segera melakukan perubahan di lembaga tersebut, maupun di AS, Israel, Eropa, negara Islam dan belahan dunia lainnya. 

“Jadi bukan mustahil, Indonesia akan memimpin 143 negara yang mendukung Palestina. Kita berharap nanti Pak Prabowo di pemerintahan selanjutnya, tidak sekedar mencari popularitas saja, tapi bisa membuat rakyat Palestina mendapatkan kembali tanahnya,” tandas Hikmahanto.

Hal senada juga disampaikan pengamat geopolitik Tengku Zulkifli Usman, narasumber lainnya dalam diskusi tersebut. “Kita memang butuh pendekatan baru. Generasi baru pasti punya paradigma dan perspektif baru soal Palestina. Nah, sekarang yang terjadi secara global sudah positif, dan semangatnya perlu terus dijaga,” kata Tengku Zulkifli Usman. 

TZU, sapaan akrab Tengku Zulkifli Usman menegaskan, apa yang terjadi sekarang di Palestina, bukan persoalan agama, tapi sudah menyangkut soal kemanusiaan, genosida dan pelanggaran HAM berat. “Kita melihat pembunuhan anak-anak dan perempuan setiap hari yang dilakukan zionis Israel. Rakyat Palestina juga dibiarkan kelaparan ekstrem, digenosida. Israel telah melanggar hak-hak kemanusiaan rakyat Palestina,” tegasnya.

Ia yakin pemerintahan Prabowo Subianto nantinya akan melakukan pendekatan baru soal Palestina, melangkah lebih maju dan lebih kontributif, serta tidak hanya sebagai mediator. “Kita nggak punya pilihan, Indonesia harus terus maju. Kalau lebih kuat, kita lebih kontributif, termasuk berkaitan dengan isu Palestina,” katanya.

Pengajar Universiti Sains Islam Malaysia Dr Abdulrahman Ibrahim yang juga hadir dalam diskusi tersebut, mengatakan, bahwa AS dan Israel adalah negara yang tidak menghormati demokrasi, sementara Palestina adalah negara yang mematuhi demokrasi. “Sebagai orang Palestine kita hormat di PBB untuk menjadi ahli (anggota penuh), tapi kita masih terus berjuang, sehingga dapat kemerdekaan negara kita agar tidak diveto 5 negara,” kata Abdulrahman.

Palestina, lanjutnya, saat ini mendapatkan dukungan gen-Z seluruh dunia dan kampus-kampus terkenal di AS dalam mendapatkan kemerdekaan. “Gen Z saat ini yang berani melawan Amerika dan rezim Tel Aviv (Israel). Warga Amerika banyak yang cakap, kenapa cukai kita dibuat beli senjata untuk Israel,” katanya. 

Karena itu, ia yakin pada akhirnya, AS nanti akan mendukung kemerdekaan Palestina, seperti yang terjadi di Afghanistan, mereka kalah dari Taliban. “Israel telah mengambil tanah Palestina. Kita orang Islam, orang Arab atau penyokong Palestine juga jangan terima Israel sebagai negara,” ujarnya.

Abdulrahman berharap agar negara-negara Arab dan negara penyokong Palestina segera memutuskan hubungan diplomatik dan menyerukan aksi boikot terhadap produk-produk Israel atau perusahaan penyokong Zionis Israel.