MONITOR, Jakarta – PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih kepada Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan tersebut sangat tepat. Yang kurang tepat adalah ketika dia mengatakan seolah-olah Bung Karno diaku-akui milik satu partai tertentu. Hal itu diungkapkan Ketua DPP PDI Perjuangan menjawab pertanyaan media Jumat (10/5).
“Saya kira sudah tepat Pak Prabowo menyatakan Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia karena memang sejatinya Bung Karno adalah seorang Bapak Bangsa Indonesia”, ujar Wakil Ketua MPR itu.
Basarah menegaskan, pernyataan Pak Prabowo tersebut membuktikan keberhasilan perjuangan politik PDI Perjuangan selama ini untuk mengembalikan status dan peran serta nama baik Bung Karno ke tempat yang seharusnya.
“Di masa Orde Baru dulu Bung Karno tidak mendapatkan pengakuan dan perlakuan seperti yang Pak Prabowo tegaskan sekarang karena pada masa itu Bung Karno diperlakukan tidak sebagaimana mestinya sebagai seorang Pejuang Kemerdekaan, Proklamator Bangsa, Penggali Pancasila dan Presiden Pertama Republik Indonesia,” terang Ahmad Basarah yang juga Wakil Ketua Lakpesdam PBNU itu.
Dalam misi perjuangan politik PDI Perjuangan tidak pernah memasukan Bung Karno hanya menjadi milik satu golongan, satu kelompok apalagi milik satu partai saja karena itu bertentangan dengan eksistensi dan jati diri Bung Karno yang bukan hanya milik bangsa Indonesia tetapi juga milik dunia karena jasa jasa Bung Karno terhadap insiprasi kemerdekaan bangsa bangsa Asia Afrika melalui penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung dan berbagai legacy Bung Karno lainnya kepada dunia.
“Semoga jika Pak Prabowo menjadi Presiden RI kelak, beliau akan menjadi pemimpin yang adil dan bijak serta mau dan berani menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan nilai nilai Pancasila yang diwariskan oleh Bung Karno dan Para Pendiri Bangsa lainnya,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR itu.
Saya juga berharap Pak Prabowo tidak menjadi pemimpin yang anti kritik dan tidak menganggap pihak-pihak yang tidak bergabung dalam pemerintahannnya serta pihak pihak yang mengkritiknya sebagai “pengganggu” karena dalam sistem demokrasi yang diwariskan para Pendiri Bangsa serta diatur juga dalam konstitusi kita telah memberikan hak berdaulat bagi rakyat Indonesia untuk mengawasi jalannya kekuasaan politik negara agar terjadi check and balances serta tidak menjadi negara yang autoritarian karena demokrasi Pancasila yang mengajarkan keseimbangan politik adalah pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia,” ujar Ahmad Basarah menutup keterangannya.
