PEMERINTAHAN

Impor Daging Kerbau Nanti Dulu, Kementan Minta Bulog Fokus Serap Gabah dan Jagung Petani

MONITOR, Jakarta- Kementerian Pertanian menanggapi keluhan Direktur Utama Bulog soal tidak mendapatkan ijin impor daging kerbau tahun 2024. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Ditjen PKH Syamsul Ma’arif mengatakan sesuai hasil Rakortas yang dikoordinasikan oleh Menko bidang Perekonomian pada tanggal 28 Maret 2024 telah diputuskan bahwa ijin impor hanya diberikan pada PT. Berdikari dan PT. PPI.

“Rakortas pertama 13 Desember 2023 memutuskan impor daging kerbau hanya menyebutkan pelaksanaan oleh BUMN. Kemudian Rakortas kedua pada tanggal 28 Maret 2024 memutuskan penugasan impor daging kerbau kepada PT. Berdikari dan PT. PPI. Jadi begitu keputusan pemerintah selaku regulator,” tegas Syamsul di Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Syamsul juga mengatakan bahwa sebenarnya saat ini beban Bulog juga sangat berat. Untuk menyerap hasil panen jagung dan gabah petani saja tidak sanggup, sehingga sebaiknya tidak menambah beban perusahaan.

“Importasi jutaan ton beras saat ini sepertinya belum maksimal. Begitu pula serap jagung masih macet. Sebaiknya fokus bisnisnya membantu petani dalam negeri. Toh impor daging kerbau juga dilakukan oleh BUMN juga,” lanjutnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta Bulog memperkuat penyerapan dan distribusi hasil panen raya petani. Bulog diharapkan mampu membeli gabah panen dengan harga yang menguntungkan bagi para petani. Saat ini Kementan tengah fokus pada pemenuhan pangan dalam negeri untuk menekan kebijakan impor. Dua di antara komoditas yang ditargetkan adalah padi dan jagung sebagai komoditi strategis nasional.

“Jangan sampai kita terlalu bersemangat pada impor daging kerbau tapi serap gabah dan jagung hasil panen raya petani malah tidak berdaya,” tutupnya.

Recent Posts

Kemenag Tegaskan Tidak Ada Kebijakan Uang Kas Masjid Dikelola Pemerintah

MONITOR, Jakarta - Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar,…

8 jam yang lalu

Pemerintah-DPR Sahkan RUU PPRT Jadi Undang-Undang

MONITOR, Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)…

10 jam yang lalu

DPR Sahkan UU PPRT Serta UU Pelindungan Saksi dan Korban

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani hari ini memimpin Rapat Paripurna DPR RI.…

11 jam yang lalu

Hari Kartini 2026, Puan: Perempuan Bukan Objek Tapi Subjek Aktif yang Ikut Tentukan Perjalanan RI

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara soal peran perempuan dalam peringatan Hari…

11 jam yang lalu

Kejadian Toko Mama Khas Banjar Jadi Pelajaran Pentingnya Kolaborasi Kebijakan UMKM

MONITOR, Banjarbaru – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan bahwa penguatan sektor UMKM sebagai…

12 jam yang lalu

Kemenperin Pacu Industri Capai NZE 2050, Lima Pilar Reduksi Emisi Jadi Kunci Transformasi Hijau

MONITOR, Jakarta — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mempercepat transformasi industri nasional menuju target Net Zero Emission (NZE)…

16 jam yang lalu