Mentan Amran Dorong Kemen ATR/BPN Beri Legalitas Jutaan Hektar Sawah Indonesia

Menteri Pertanian (Kementan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono

MONITOR, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendorong jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk melindungi 7,4 juta lahan sawah di seluruh Indonesia. Di antaranya dengan memberi sertifikat terhadap lahan-lahan yang ada di wilayah sentra maupun mereka yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

“Ke depan saya mengajak untuk mengambil langkah strategis. Saya berharap kepada Pak Menteri (Agus Harimurti Yudhoyono) untuk memberi sertifikat kepada 7,4 juta hektare sawah Indonesia. Kedua saya nitip sertifikat kepada saudara kita yang tinggal di hutan (LMDH),” ujar Mentan saat memberi arahan pada Rakornas ATR/BPN di Hotel Shangri-la Jakarta, Kamis, (7/3/2024).

Mentan mengatakan, pemberian sertifikat dapat mendukung upaya bersama dalam mewujudkan swasembada. Terlebih saat ini Indonesia dan juga negara-negara di dunia sedang menghadapi cuaca ekstrem el nino panjang sehingga berdampak langsung pada produktivitas.

“Sekarang ada situasi el nono, di mana terjadi krisis pangan dan energi di dunia dan Indonesia. Kita harus mengantisipasi bersama karena el nino hari ini adalah el nino gorila yang paling berat,” katanya.

Dikatakan Mentan, sektor pertanian di era Presiden Joko Widodo merupakan tumpuan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Tercatat, Indonesia berhasil mencapai swasembada di tiga tahun pemerintahannya sejak 2017 lalu.

“Pertanian di era bapak Presiden Jokowi pernah swasembada, dan itu capaian terbaik kita selama merdeka. Karena itu sekali lagi, saya berharap jutaan hektare lahan yang kita bangun ini mendapat sertifikat secara cepat,” katanya.

Mengenai hal ini, Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono memastikan akan menyelesaikan sertifikasi tanah di seluruh Indonesia. Dia bahkan sudah berkoordinasi dengan pihak berwajib untuk menghadapi para mafia tanah yang merugikan negara dan masyarakat Indonesia.

“Kemudian kita juga terus melakukan mitigasi dan pencegahan sengketa pertanahan dalam rangka membangun ekonomi yang lebih baik. Oleh karena itu mari kita tunjukan kinerja terbaik kita pada bangsa dan rakyat,” tuturnya.