MONITOR, Pontianak – Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah (PPNA) akan meluncurkan Gerakan Perempuan Muda Anti Politik Uang, dalam rangkaian Tanwir 1 yang digelar di Pontianak, Kalimantan Barat, pada 12-15 Januari 2024.
Gerakan yang dimotori aktivis perempuan muda Muhammadiyah ini akan bersinergi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua Bidang Advokasi Sosial dan Kebijakan Publik PPNA, Rinrin Marlia Azhari, menyatakan gerakan perempuan muda anti politik uang ini penting digaungkan, lantaran perempuan kerap menjadi objek politik di setiap kontestasi pemilihan.
“Salah satu rangkaian Tanwir nanti, kami (PPNA) akan melaunching gerakan Perempuan Muda Anti Politik Uang, kenapa harus perempuan muda? Karena secara usia, sasaran keanggotaan Nasyiah itu berusia kisaran 18 – 40 tahun. Dan pendidikan politik publik ini menjadi salah satu konsen kami,” ucap Rinrin dalam pertemuan audiensi di Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa 9 Januari 2024.
Subekti selaku Ketua Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan menambahkan, Bawaslu dapat bersinergi dengan kelompok masyarakat atau ormas yang memiliki basis massa kuat dalam mengedukasi masyarakat terkait persoalan Pemilu.
“Kami berharap Bawaslu dapat menggandeng masyarakat sipil terutama komunitas yang memiliki basis akar rumput yang kuat, dapat menciptakan pemilu yang anti hoaks dan itu dimulai dari keluarga. Apalagi kita keluarga muda, ibu-ibu bisa mengajari edukasi anti politik uang kepada anak-anaknya, dampaknya seperti apa bagi keluarga,” ucap Bekti.
Dalam kunjungan itu, Tenaga Ahli Bawaslu RI Ronald Monoach mengapresiasi kegiatan partisipasi pengawasan sipil, termasuk yang diinisiasi kelompok perempuan seperti Nasyiatul Aisyiyah.
Ia mengamini politisasi politik uang menjadi isu yang penting, dan layak disuarakan menjelang perhelatan Pemilu. Apalagi menurutnya perempuan rentan menjadi korban politik.
Ia pun menawarkan sinergi program dengan Nasyiatul Aisyiyah. “Masih ada program Bawaslu yang bisa dikolaborasikan setelah Tanwir. NA disilahkan untuk mengajukan program mandiri jika ada peluang sinergi dengan Bawaslu,” ucapnya.
Di hari yang sama, Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Setjen KPU Dohardo Pakpahan juga mendukung rencana kegiatan launching Gerakan Perempuan Muda Anti Politik Uang yang dimotori Nasyiatul Aisyiyah.
Dohardo pun menyatakan siap memfasilitasi ormas perempuan untuk melakukan sosialisasi pendidikan pemilih. Terlebih masih ada waktu 35 hari menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.
“KPU siap memfasilitasi narasumber dan materi. Kedepan kami akan melibatkan NA dalam kerjasama program,” ucapnya saat menerima kunjungan.
Selanjutnya, Ketua Bidang Pendidikan PPNA Risni Julaeni Yuhan berharap ada rencana tindak lanjut yang bisa direalisasikan baik bersama KPU maupun Bawaslu.
“Nasyiatul Aisyiyah ini cukup potensial untuk diajak kolaborasi, mengingat kami memiliki struktur lengkap mulai dari tingkat pusat hingga ranting, ada 36 wilayah di tingkat provinsi, dan sebanyak 460 daerah, tentunya ada banyak potensi program yang bisa disinergikan,” ucapnya.
Diketahui, pertemuan audiensi menjelang pelaksanaan Tanwir 1 Nasyiatul Aisyiyah ini menjadi awal kolaborasi lintas lembaga. Dalam kesempatan ini, pihak Bawaslu dan KPU menerima baik kehadiran pengurus PPNA diantaranya Ketua Bidang Advokasi Sosial dan Kebijakan Publik, Rinrin Marlia Azhari, Ketua Bidang Ekonomi Subekti, Ketua Bidang Pendidikan Risni Julaeni Yuhan dan Anggota Departemen Kebijakan Publik, Tsani Itsna Ariyanti.
Dalam rangkaian Tanwir 1 nanti, Nasyiatul Aisyiyah akan menggelar diskusi publik sekaligus launching Gerakan Perempuan Muda Anti Politik Uang, yang akan dihadiri langsung oleh KPU, Bawaslu dan KPK.
 akan meluncurkan Gerakan Perempuan Muda Anti Politik Uang, dalam rangkaian Tanwir 1 yang digelar di Pontianak, Kalimantan Barat, pada 12-15 Januari 2024){kind=link}