BUMN

Jamin Kredit Alsintan, Jamkrindo Tekan Perjanjian Kerja Sama dengan 4 Bank Daerah

MONITOR, Surabaya – PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) melakukan kerjasama dengan empat bank daerah yaitu PT Bank Pembangunan Daerah (BPD Bali), PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Bank BD DIY), PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) terkait dengan Penjaminan Kredit Usaha Alsintan (KUA). Seremonial penandatanganan kerjasama sama dilakukan pada Sabtu, 6 Januari 2024 di Hotel Double Tree, Surabaya dan dihadiri oleh Direktur Bisnis Penjaminan PT Jamkrindo Henry Panjaitan, Direktur Kelembagaan dan Layanan PT Jamkrindo Abdul Bari, para direksi bank daerah serta disaksikan oleh Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Gede Edy Prasetya. 

Edy Prasetya mengungkapkan penguatan sektor pangan menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional, terlebih lagi untuk menghadapi ancaman perubahan iklim dan dinamika geopolitik global. Pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan ketahanan pangan dengan mendorong produktivitas hasil pertanian salah satunya melalui mekanisme modernisasi taksi alat dan mesin pertanian (Alsintan). “Upaya yang dapat mendorong ke arah tersebut salah satunya melalui peningkatan pembiayaan di sektor pertanian khususnya taksi alat dan mesin pertanian melalui program Kredit Usaha Rakyat,” ujar Edy.

Adapun Henry mengungkapkan sebagai pioner penjaminan kredit di Indonesia, Jamkrindo senantiasa mendukung program-program strategis pemerintah. Dengan pengalaman panjang dalam industri penjaminan, keterlibatan Jamkrindo dalam Penjaminan kredit Alsintan diharapkan membantu program pemerintah dalam peningkatan ketahanan pangan.  “Dengan adanya pembiayaan Kredit Usaha Alsintan, kita berharap dapat mendukung optimalisasi produksi pertanian kedepannya,” ujar Henry. 

Sementara itu Abdul Bari mengatakan Jamkrindo senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan aksesibilitas finansial UMKM kepada lembaga keuangan. Wujud komitmen tersebut dibuktikan dengan beragam layanan penjaminan yang mempermudah UMKM memperoleh akses pembiayaan kepada lembaga keuangan. 

“Sebagai perusahaan penjaminan, Jamkrindo memiliki peran menjembatani UMKM feasible untuk memperoleh akses pembiayaan dengan layanan penjaminan. Dengan adanya kerjasama ini maka para petani yang memiliki usaha feasible namun belum bankable dapat terbantu memperoleh kredit untuk meningkatkan kapasitas usahanya,” ujar Bari. 

Tentang Jamkrindo

Sebagai perusahaan penjaminan kredit yang tergabung dalam holding Indonesia Financial Group (IFG), Jamkrindo memiliki berbagai produk, baik produk penjaminan program maupun penjaminan non-program. Pada penjaminan program, Jamkrindo memiliki produk penjaminan KUR dan penjaminan KMK dalam rangka program PEN. Untuk non-program, produk penjaminan Jamkrindo adalah penjaminan kredit umum, penjaminan kredit mikro, penjaminan kredit konstruksi dan pengadaan barang/jasa, penjaminan distribusi barang. Kemudian juga surety bond, customs bond, penjaminan supply chain financing (invoice financing), dan penjaminan kredit lainnya. 

Recent Posts

Wamenaker Tekankan Penguatan Kompetensi dan Kemampuan Bahasa untuk Perluas Peluang Kerja

MONITOR, Yogyakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menekankan pentingnya penguatan kompetensi dan kemampuan…

12 jam yang lalu

AAWC 2026, Prof Rokhmin dorong Kerja Sama Asia-Pasifik Perkuat Ketahanan Air dan Adaptasi Perubahan Iklim

MONITOR, Vientiane, Laos – Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan RI…

18 jam yang lalu

Tegas, Kemenhaj Ancam Cabut Izin Hingga Pidanakan Travel Nakal Penelantar Jemaah

MONITOR, Medan - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk melindungi para…

1 hari yang lalu

Kementerian UMKM Perluas Pasar Pengusaha Kopi Terdampak Bencana Lewat ICX Medan

MONITOR, Medan – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperkuat upaya pemulihan ekonomi…

1 hari yang lalu

Waka Komisi IX DPR Soal Putusan MK: MBG Harus Terus Berkelanjutan Demi Investasi SDM Unggul RI

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi…

2 hari yang lalu

Eksploitasi Manusia dan Perbudakan Modern Makin Berkembang, Ketua Komisi HAM DPR Usul Revisi UU TPPO

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya berbicara soal pentingnya revisi Undang-Undang…

2 hari yang lalu