MONITOR, Makassar – Sejumlah Elemen Masyarakat dari Aliansi Mahasiswa Pemuda Masyarakat Sulawesi Selatan (Ampera Sulsel), Kepala Desa se-Sulawesi Selatan yang bernaung dalam Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD-APDESI) menggelar demontrasi di halaman kantor Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar, Kamis (21/12/2023.
Dalam aksinya mereka menuntut Bahtiar Baharuddin untuk segera mundur dari jabatanya sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel. Alasannya karena Bahtiar dinilai telah banyak melakukan kebijakan yang tidak pro rakyat, hanya mementingkan kepentingan segelintir orang. Para pendemo juga menyebut di tengah kondisi Pemprov Sulsel yang terancam bangkrut akibat APBD defisit 1,5 triliun, justru berfoya-foya menyewa helikopter walaupun itu untuk kunjungan dinas ke daerah.
“Sehubungan dengan banyaknya fenomena sosial yang berasal dari kebijakan-kebijakan PJ Gubernur Sulawesi Selatan yang kami anggap tidak pro-rakyat dan hanya mementingkan kepentingan segelintir orang (pengusaha) maka kami dari Aliansi Mahasiswa Pemuda Masyarakat Sulawesi Selatan meminta Bapak Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin untuk mundur dari jabatanya,” demikian ditegaskan Koordinator Lapangan Aksi dari Ampera Sulsel, Fahmi Sofyan dalam orasinya di Depan Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/12/2023).
“Rakyat sudah tidak percaya lagi anda. Kami datang ke sini tidak lagi mau bertemu dengan anda. Kami tak butuh penjelasan lagi atas kebijakan anda yang kontroversi syarat tidak pro rakyat, tapi justru mementingkan urusan pengusaha yang merugikan masyarakat. Ini kebijakan yang KKN. Karena itu kami datang untuk mendesak anda mundur dari jabatan Pj Gubernur,” sambung Fahmi.
Selain itu, para pendemo juga menyebut Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin telah melakukan kebijakan yang merugikan masyarakat dan membuat Provinsi Sulsel menjadi daerah yang gagal pembangunanya. “Dia telah memotong anggaran pembangunan Jalan dan Jalur Pedestrian kawasan Center Point of Indonesia di Kota Makassar. Jalur ini menunjang akses RS OJK di CPI yang ditarget untuk diresmikan oleh Presiden Jokowi. Jalur yang dianggarkan 12,5 Miliar dipangkas 10 Miliar menjadi 2,5 Miliar,” tutur Fahmi.
Padahal, kata Fahmi pembangunan jalan akan segera diresmikan Presiden Jokowi tapi kemudian tidak jadi datang. “Presiden gagal datang meresmikan. Kebijakan ini sangat konyol, merugikan rakyat hanya untuk mengutamakan kepentingan pengusaha dan politik tertentu,” tegas Fahmi.
Sementara itu dari APDESI membacakan pernyataan sikap yang intinya menolak dan meminta Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan profesional.
Pernyataan sikap itu dibacakan Ketua APDESI Sulsel, Sri Rahayu Usni atau biasa disapa Ayu terkait sejumlah langkah serta kebijakan kontroversial yang pernah dilontarkan Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin yang bersinggungan langsung dengan kepentingan APDESI terutama menyangkut pengalokasian dana desa untuk proyek Pisang Cavendish.
“Kebijakan penganggaran ini selain secara prosedural menyalahi aturan karena tidak melalui mekanisme penganggaran juga berpotensi bersinggungan dengan aspek pidana,” ujarnya.
“Sejak dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sebagai PJ Gubernur Sulsel, masa jabatannya kini genap tiga bulan. Dalam rentang waktu yang terbilang singkat ini, Bahtiar sudah berulangkali melakukan blunder, yakni menyebutkan APBD Sulsel mengalami defisit hingga 1,5 triliun sehingga Sulsel terancam mengalami kebangkrutan tapi kok menyewa heli keliling daerah,” tegas Ayu.
Hal lain yang dipermasalahkan pendemo adalah tindakan Pj Gubernur yang memangkas anggaran rumah sakit di Bone yang dari 70 miliar menjadi 20 miliar padahal menurut Ayu warga Bone serta masyarakat kabupaten sekitarnya memerlukan rumah sakit dengan fasilitas lengkap agar tidak perlu setiap saat harus dirujuk ke Makassar yang jaraknya ratusan kilometer dari Kota Bone.
