MONITOR, Jakarta – Dalam mengoptimalkan pelayanan jalan tol yang dikelolanya, PT Jasa Marga (Persero) Tbk memastikan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jalan dengan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 16/PRT/M/2014.
SPM merupakan ukuran yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol yang mencakup kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan serta unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan. Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana menjelaskan, Jasa Marga sebagai market leader di industri jalan tol Indonesia berkomitmen untuk memenuhi SPM dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pengguna jalan. “Peningkatan lalu lintas di ruas jalan tol selaras dengan peningkatan SPM.
Salah satu jalan tol Jasa Marga Group dengan Lalu lintas Harian Rata-rata (LHR) tertinggi periode Triwulan III Tahun 2023 (Januari-September) adalah Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Jasa Marga melalui PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) juga memastikan SPM ini terpenuhi secara optimal di jalan tol sepanjang 83 KM ini yang menjadi backbone bagi pengguna jalan dari dan menuju Jalan Tol Trans Jawa dan Jalan Tol Cipularang,” ujar Lisye.
Dalam pelayanannya, Jalan Tol Jakarta-Cikampek terintegrasi dengan Jalan Layang Mohamed Bin Zayed (MBZ) yang menjadi solusi untuk mengurai kepadatan kendaraan, sehingga dapat mengembalikan manfaat Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang lebih efisien bagi penggunanya baik untuk pengguna jalan jarak dekat maupun pengguna jalan jarak jauh. “Manfaat yang diterima pengguna jalan jarak dekat adalah distribusi lalu lintas lebih merata sehingga kelancaran di Jalan Tol Jakarta-Cikampek dapat dirasakan cukup signifikan. Untuk itulah, tidak hanya Jalan Tol Jakarta-Cikampek, pemenuhan SPM juga harus berjalan optimal di Jalan Layang MBZ sehingga manfaat yang dirasakan oleh pengguna jalan diterima secara utuh,” tambah Lisye.
Di sisi lain, Direktur Utama PT JTT Rudi Kurniadi menjelaskan sejumlah upaya peningkatan layanan dan pemenuhan SPM yang dilakukan oleh PT JTT selalu mengacu pada substansi pelayanan yang sesuai dengan SPM. Di antaranya yaitu perbaikan perkerasan jalan, pengelupasan dan pelapisan ulang jalan, pembersihan saluran dan endapan serta perbaikan pagar ruang milik jalan (rumija).
Selain itu, dalam menjaga tingkat keselamatan berkendara di jalan tol, PT JTT juga merawat perambuan, petunjuk jalan, marka jalan, reflektor dan patok kilometer di sepanjang Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Layang MBZ. “Peningkatan layanan yang dilakukan PT JTT di Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Layang MBZ pun tidak berfokus pada jalur utama saja melainkan juga pada akses masuk dan keluar jalan tol. Hal ini dimaksudkan agar pengguna jalan tetap dapat merasakan kenyamanan berkendara yang sama seperti di jalur utama,” jelas Rudi.
Rudi menambahkan, di tengah hiruk pikuk lalu lintas kendaraan pada jalur bisnis urat nadi penghubung wilayah Trans Jawa yang menjadi jalur favorit pengguna jalan serta lokasi dari berbagai proyek infrastruktur Pemerintah di koridor Jakarta-Cikampek seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung, LRT Jabotabek, Jalan Tol Cibitung-Cilincing hingga Jalan Layang MBZ di beberapa tahun terakhir, upaya peningkatan pelayanan lalu lintas yang telah dilakukan PT JTT juga memperhitungkan mitigasi risiko, khususnya yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas kendaraan. “Mitigasi risiko yang dilakukan yaitu mengalihkan arus lalu lintas yang terdampak sebelum area pekerjaan, mempersempit area kerja, persiapan contraflow jika kondisi lalu lintas kendaraan padat, serta berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan PT Jasamarga Tollroad Operator selaku service provider PT JTT dalam pengaturan lalu lintas,” ujar Rudi.
 Tbk memastikan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jalan dengan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 16/PRT/M/2014){kind=link}