PEMERINTAHAN

Jokowi Tinjau Inpres Jalan Daerah di Lampung, Progress Capai 60%

MONITOR, Lampung – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, dan Anggota Komisi V DPR RI Tamanuri meninjau progres pelaksanaan konstruksi ruas jalan Simpang Randu – Seputih Surabaya, yang berada di Kecamatan Rumbia, Kab. Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Jumat (27/10/2023).

Presiden Jokowi mengatakan, kunjungan kerjanya kali ini untuk memastikan pelaksanaan konstruksi jalan daerah berjalan sesuai target. “Hari ini saya ingin memastikan bahwa apa yang saya lihat 5 bulan lalu, semuanya sudah berjalan. Memang belum selesai 100%, namun kira-kira sudah 60-70%,” kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menambahkan, Provinsi Lampung mendapatkan alokasi anggaran (APBN) Rp800,9 milyar yang digunakan untuk perbaikan 17 ruas jalan daerah. Perbaikan ini merupakan tindak lanjut dari keluhan masyarakat, dan telah ditangani pemerintah melalui Inpres Jalan Daerah (IJD).

“Sekarang sudah mulus, dan yang dipakai adalah perkerasan rigid (setebal) 30 cm. Saya kira ini akan awet dalam beberapa puluh tahun. Ini juga merupakan kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi. Karena anggarannya sebagian dari APBD. Jadi saya kira ini merupakan kombinasi yang baik,” jelas Presiden Jokowi.

Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian menerangkan, total anggaran yang dialokasikan untuk penanganan IJD secara nasional sekitar Rp14,7 T. Dan saat ini progresnya sudah sekitar 30%. “Alokasi tersebut mencakup seluruh provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta dan Kalimantan Tengah. Total yang ditangani yaitu 3.140 ruas jalan daerah provinsi dan kabupaten, lalu untuk jembatannya sepanjang 2.700 meter,” terang Hedy.

Pelaksanaan IJD merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemantapan jalan daerah dan konektivitas yang terpadu dengan sistem jaringan jalan nasional. “Ini merupakan upaya pemerataan juga, karena kita masuk ke daerah-daerah yang memiliki basis ekonomi kerakyatan, seperti perkebunan, pertanian maupun UMKM. Tujuannya supaya dapat menekan biaya logistik dan tentu mendorong pergerakan ekonomi,” tutur Hedy.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung Susan Novelia mengatakan, ruas jalan Simpang Randu – Seputih Surabaya sepanjang 14 km ini merupakan salah satu ruas yang ditangani Kementerian PUPR melalui IJD.

“Total anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan ruas jalan Simpang Randu – Seputih Surabaya sebesar Rp102,1 M.
Adapun progressnya saat ini telah mencapai 61,28%. Dan ditargetkan Desember sudah selesai,” tandas Susan.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Nyoman Suaryana, dan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan (BPJN) Lampung Susan Novelia.

Recent Posts

Kementerian PU Bangun Saluran Irigasi Semantok Kiri

MONITOR, Nganjuk - Setelah mengunjungi Daerah Irigasi Siman di pagi hari, Menteri Pekerjaan Umum (PU)…

3 jam yang lalu

Timnas Futsal Putri Raih Posisi Ketiga di Ajang Bergengsi Kawasan Asia Tenggara

MONITOR, Jakarta - Timnas Futsal Putri Indonesia berhasil meraih kemenangan gemilang atas Myanmar dengan skor…

4 jam yang lalu

Kemendes Pastikan Info Rekrutmen PLD 2024-2025 di Medsos Hoaks

MONITOR, Jakarta - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memastikan berita dibukanya lowongan kerja Pendamping…

4 jam yang lalu

Adies Kadir Sebut Pimpinan KPK Terpilih Berdasarkan Pengalaman Penegakan Hukum

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyambut terpilihnya calon pimpinan KPK dan…

4 jam yang lalu

Kesamaan Pesan Puan dan Prabowo di Forum G20 Jadi Orkestrasi Komitmen RI Perangi Kelaparan

MONITOR, Jakarta - Isu kemiskinan dan kelaparan menjadi isu yang sama-sama diserukan oleh Ketua DPR…

5 jam yang lalu

Komisi VII DPR Soroti Digitalisasi Hingga Harga Transportasi ke Tempat Wisata

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo meminta Pemerintah untuk…

5 jam yang lalu