PARLEMEN

Sukamta: PBB Selalu Lumpuh Melawan Kekejaman Israel

MONITOR, Jakarta – Israel diberitakan memblokade jalur masuk ke Gaza, bahkan juga melakukan pemboman besar-besaran yang menewaskan sedikitnya 1.350 orang dan melukai lebih dari 6.000 orang. Aksi tersebut pun menuai kecaman keras dari Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Sukamta.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (16/10/2023), Sukamta menegaskan jika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak bisa menghentikan Israel maka negara-negara di dunia harus bersatu untuk menghentikan kekejian Israel tanpa PBB. “PBB selalu mengalami kelumpuhan akut ketika berhadapan dengan kejahatan Israel terhadap Palestina. Padahal Israel negara penjajah telah melakukan kejahatan luar biasa dengan menyerang Palestina tanpa membedakan antara tentara dengan rakyat sipil termasuk perempuan dan anak-anak,” ujar Sukamta.

Ia menambahkan, Indonesia secara khusus harus melakukan tindakan lebih nyata. Jika hari ini, jelasnya, PBB tidak turun langsung memberikan perlindungan kepada rakyat Palestina dalam bentuk pasukan perdamaian PBB maka Indonesia harus mengirimkan pasukan perdamaian ke Palestina atas nama rakyat Indonesia.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi PKS ini menegaskan adalah suatu alasan klasik bahwa negara Indonesia dan negara-negara di dunia tidak bisa mengirimkan pasukan perdamaian ke Palestina karena tidak ada persetujuan dari Dewan Keamanan PBB.

Persetujuan pengiriman pasukan perdamaian, urainya, tidak akan pernah terjadi selama Amerika Serikat selalu melindungi Israel dengan melakukan penolakan (veto) terhadap resolusi PBB untuk mengirimkan pasukan perdamaian. Oleh karena itu, butuh langkah revolusioner dari Indonesia. “Amerika Serikat membantu Israel mengirimkan kapal induk dan persenjataan untuk membantai Palestina, maka Indonesia pun sebenarnya bisa mengirimkan bantuan persenjataan ke Palestina. Seperti ketika mengirimkan bantuan senjata ke Muslim Bosnia,” jelas Sukamta.

Sebagaimana diketahui, saat itu Muslim Bosnia dikepung dan dibantai oleh kelompok-kelompok penyerang dari Serbia. Lebih dari 1,5 juta Muslim Bosnia kehilangan tempat tinggal, 200 ribu orang dibantai dengan keji dan 800 ribu lainnya hilang tanpa kejelasan. “Rakyat Palestina memiliki hak paling asasi bagi setiap manusia yaitu membela diri dari kekejian yang dilakukan Israel. Saat ini Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB maka posisi ini harus dipergunakan semaksimal mungkin untuk menegakan HAM salah satunya hak asasi manusia bagi rakyat Palestina,” jelasnya.

Terakhir, Sukamta yang juga selaku Anggota Komisi I DPR RI tersebut menegaskan jika Indonesia tidak bisa melakukan apapun bagi rakyat Palestina perlu dipertimbangkan pilihan Indonesia keluar dari PBB. “Malu kita kepada para pendiri bangsa Indonesia jika penderitaan Palestina atas kekejaman Israel ini tidak bisa diselesaikan oleh PBB atas kerja keras Indonesia. Indonesia menjadi negara pertama dan satu-satunya yang pernah keluar dari PBB ketika Presiden Sukarno memimpin,” tutupnya.

Recent Posts

Halal Bihalal Alumni IPB: Pof Rokhmin Tekankan Kebangkitan Umat Berbasis Iman, Ilmu, dan Akhlak

MONITOR, Bogor - Alumni IPB Kota Bogor menggelar Kegiatan Halal Bihalal yang berlangsung dalam suasana…

13 jam yang lalu

Kemnaker Perluas Kesempatan Kerja Disabilitas lewat Pelatihan Wirausaha

MONITOR, Bantul - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas melalui pelatihan…

15 jam yang lalu

Komite II DPD RI Dukung Penguatan Inseminasi Buatan, Kementan Genjot Produktivitas Ternak Nasional

MONITOR, Lembang — Upaya pemerintah dalam memperkuat layanan reproduksi ternak melalui program inseminasi buatan (IB) mendapat…

15 jam yang lalu

Magang Nasional Batch I Segera Berakhir, Kemnaker Tekankan Tahap Akhir Penentu Sertifikat dan Uang Saku

MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan seluruh peserta, operator perusahaan, dan mentor Program Magang Nasional…

22 jam yang lalu

Harga BBM Naik, Pemerintah Dinilai PHP Rakyat

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam mengkritik langkah Pemerintah yang menaikkan…

1 hari yang lalu

Industri AMDK Perkuat Pengelolaan Air Berkelanjutan dan Dorong Kontribusi Ekonomi Nasional

MONITOR, Jakarta – Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) terus menegaskan posisinya sebagai sektor strategis yang…

1 hari yang lalu