PARLEMEN

Sukamta: PBB Selalu Lumpuh Melawan Kekejaman Israel

MONITOR, Jakarta – Israel diberitakan memblokade jalur masuk ke Gaza, bahkan juga melakukan pemboman besar-besaran yang menewaskan sedikitnya 1.350 orang dan melukai lebih dari 6.000 orang. Aksi tersebut pun menuai kecaman keras dari Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Sukamta.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (16/10/2023), Sukamta menegaskan jika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak bisa menghentikan Israel maka negara-negara di dunia harus bersatu untuk menghentikan kekejian Israel tanpa PBB. “PBB selalu mengalami kelumpuhan akut ketika berhadapan dengan kejahatan Israel terhadap Palestina. Padahal Israel negara penjajah telah melakukan kejahatan luar biasa dengan menyerang Palestina tanpa membedakan antara tentara dengan rakyat sipil termasuk perempuan dan anak-anak,” ujar Sukamta.

Ia menambahkan, Indonesia secara khusus harus melakukan tindakan lebih nyata. Jika hari ini, jelasnya, PBB tidak turun langsung memberikan perlindungan kepada rakyat Palestina dalam bentuk pasukan perdamaian PBB maka Indonesia harus mengirimkan pasukan perdamaian ke Palestina atas nama rakyat Indonesia.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi PKS ini menegaskan adalah suatu alasan klasik bahwa negara Indonesia dan negara-negara di dunia tidak bisa mengirimkan pasukan perdamaian ke Palestina karena tidak ada persetujuan dari Dewan Keamanan PBB.

Persetujuan pengiriman pasukan perdamaian, urainya, tidak akan pernah terjadi selama Amerika Serikat selalu melindungi Israel dengan melakukan penolakan (veto) terhadap resolusi PBB untuk mengirimkan pasukan perdamaian. Oleh karena itu, butuh langkah revolusioner dari Indonesia. “Amerika Serikat membantu Israel mengirimkan kapal induk dan persenjataan untuk membantai Palestina, maka Indonesia pun sebenarnya bisa mengirimkan bantuan persenjataan ke Palestina. Seperti ketika mengirimkan bantuan senjata ke Muslim Bosnia,” jelas Sukamta.

Sebagaimana diketahui, saat itu Muslim Bosnia dikepung dan dibantai oleh kelompok-kelompok penyerang dari Serbia. Lebih dari 1,5 juta Muslim Bosnia kehilangan tempat tinggal, 200 ribu orang dibantai dengan keji dan 800 ribu lainnya hilang tanpa kejelasan. “Rakyat Palestina memiliki hak paling asasi bagi setiap manusia yaitu membela diri dari kekejian yang dilakukan Israel. Saat ini Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB maka posisi ini harus dipergunakan semaksimal mungkin untuk menegakan HAM salah satunya hak asasi manusia bagi rakyat Palestina,” jelasnya.

Terakhir, Sukamta yang juga selaku Anggota Komisi I DPR RI tersebut menegaskan jika Indonesia tidak bisa melakukan apapun bagi rakyat Palestina perlu dipertimbangkan pilihan Indonesia keluar dari PBB. “Malu kita kepada para pendiri bangsa Indonesia jika penderitaan Palestina atas kekejaman Israel ini tidak bisa diselesaikan oleh PBB atas kerja keras Indonesia. Indonesia menjadi negara pertama dan satu-satunya yang pernah keluar dari PBB ketika Presiden Sukarno memimpin,” tutupnya.

Recent Posts

Study Tour Pelajar Dilarang, Hetifah: Kebijakannya Mohon Ditinjau Kembali

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian memberikan tanggapan kritis terhadap kebijakan…

3 jam yang lalu

Sepanjang 2023, Pertamina Hulu Rokan Jadi Penghasil Migas Nomor 1 Indonesia

MONITOR, Jakarta – Sepanjang 2023, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) berhasil mempertahankan posisinya sebagai penghasil minyak…

5 jam yang lalu

PPIH Arab Saudi Daker Makkah Siap Sambut Kedatangan Jemaah dari Madinah

MONITOR, Jakarta - Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Daerah Kerja (Daker) Makkah siap…

7 jam yang lalu

Penilaian Lahan UIII Kembali Digelar, Kali ini Menyasar 236 Bidang

MONITOR, Depok - Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Universitas…

8 jam yang lalu

Saat Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

MONITOR, Jakarta – Dukungan Ibu Iriana Joko Widodo terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ditunjukkan saat…

10 jam yang lalu

Fatwa Ulama Saudi Wajibkan Adanya Izin Haji bagi Siapa pun yang Akan Berhaji

MONITOR, Jakarta - Pemerintah kembali menegaskan bahwa hanya visa haji yang dapat digunakan untuk melaksanakan…

11 jam yang lalu