PEMERINTAHAN

Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Mendes: Ideologi Pemersatu Bangsa Sepanjang Masa

MONITOR, Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengajak seluruh elemen warga untuk senantiasa membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, beragama, dan bernegara sepanjang masa.

Pasalnya, nyawa para Jenderal kala itu harus menjadi tameng menjaga ideologi bangsa Indonesia Pancasila yang berusaha diganti oleh para pengkhianat bangsa berideologi komunis.

“Saya mengajak kepada kita semua mewujudkan rasa syukur ini dengan terus berikhtiar, agar bangsa dan negara Indonesia ini tetap lestari, bangsa dan negara Indonesia bertahan sampai kapanpun, tidak akan tercerai berai, Bhinneka Tunggal Ika tetap menjadi bagian tanggung jawab untuk terus kita pertahankan,” kata pria yang akrab disapa Gus Halim saat menjadi Inspektur Upacara Hari Kesaktian Pancasila, di Jakarta (2/10/2023).

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu, kata Gus Halim, untuk mengenang gugurnya pahlawan revolusi yang berjuang demi melindungi Pancasila, dalam peristiwa Gerakan 30 September (G30S) pada tahun 1965.

Gus Halim melanjutkan, dalam kondisi sulit terkadang isu agama menjadi santapan empuk bagi kaum intoleran untuk mengambil keuntungan dari kehancuran negara.

Karenanya, lanjut Gus Halim, pancasila harus menjadi pedoman bangsa dalam situasi apapun. Termasuk kondisi yang kurang beruntung, seperti kemiskinan, pengangguran dan kesulitan hidup lainnya. “Tidak ada satupun agama di dunia yang kita pelajari secara benar dan mendalam, kemudian mengajarkan intoleransi.

Jadi hakikatnya orang beragama itu tidak ada intoleransi,” ungkap Doktor Honoris Causa UNY itu. “Karena agama selalu mengajarkan hubungan vertikal dan hubungan horizontal,” imbuh Profesor Kehormatan Unesa ini.

Gus Halim menambahkan, paham-paham intoleran dapat terlihat dari fitnah yang dilakukan PKI dengan mengadu domba seluruh elemen bangsa agar tercerai-berai dari nilai-nilai Pancasila, demi mencapai kepentingan mereka yang akhirnya memakan korban. “Jikalau ada konsep-konsep intoleransi itu adalah sebuah rekayasa yang dibikinkan, tentu kita bisa buktikan, bahwa kita bangsa Indonesia tidak mengenal konsep intoleransi, karena kita punya Pancasila,” ungkapnya.

Sehubungan dengan Hari Batik Nasional, kata Gus Halim, ini menjadi momen untuk mendorong masyarakat mengenakan batik.

Tidak hanya sebagai identitas nasional, tetapi juga sebagai simbol apresiasi terhadap melejitnya industri batik Indonesia, sehingga menjadi kebanggaan persatuan bangsa dalam keberagaman. “Kita juga bersyukur, batik diakui sebagai kekayaan intelektual Indonesia yang diakui dunia yang non-benda,” ungkap Mantan Ketua DPRD Jawa Timur.

“Mari kita terus bangga dengan batik, karena batik itu tidak mengenal usia. Tua muda, Laki-laki perempuan, itu kalau pakai batik ganteng,” pungkasnya.

Recent Posts

Wamenaker Tekankan Penguatan Kompetensi dan Kemampuan Bahasa untuk Perluas Peluang Kerja

MONITOR, Yogyakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menekankan pentingnya penguatan kompetensi dan kemampuan…

10 jam yang lalu

AAWC 2026, Prof Rokhmin dorong Kerja Sama Asia-Pasifik Perkuat Ketahanan Air dan Adaptasi Perubahan Iklim

MONITOR, Vientiane, Laos – Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan RI…

16 jam yang lalu

Tegas, Kemenhaj Ancam Cabut Izin Hingga Pidanakan Travel Nakal Penelantar Jemaah

MONITOR, Medan - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk melindungi para…

24 jam yang lalu

Kementerian UMKM Perluas Pasar Pengusaha Kopi Terdampak Bencana Lewat ICX Medan

MONITOR, Medan – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperkuat upaya pemulihan ekonomi…

1 hari yang lalu

Waka Komisi IX DPR Soal Putusan MK: MBG Harus Terus Berkelanjutan Demi Investasi SDM Unggul RI

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi…

1 hari yang lalu

Eksploitasi Manusia dan Perbudakan Modern Makin Berkembang, Ketua Komisi HAM DPR Usul Revisi UU TPPO

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya berbicara soal pentingnya revisi Undang-Undang…

1 hari yang lalu