MONITOR, Bengkulu – Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Prof Rokhmin Dahuri membeberkan strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau terkecil di pulau Enggano dimana pengembangannya harus memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Baik dari aspek ekonomi, ekologi juga aspek sosial.
Hal tersebut disampaikan Prof Rokhmin saat menjadi narasumber Kuliah Umum Fakultas Pertanian (Faperta) Universitas Bengkulu (UNIB) dengan tema ‘Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Pulau Enggano secara Terpadu dan Berkelanjutan’ di Gedung Layanan Terpadu (GLT) Universitas Bengkulu, Rabu (23/8/2023).
“Pulau Enggano itu letaknya jauh, jadi model pembangunannya harus big push, jadi skala besar, tetapi tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan, kesesuaian lahan dan seterusnya sehingga antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan tetap berjalan harmonis,” katanya.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menyarankan pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov dan Kabupaten Bengkulu Utara menciptakan iklim investasi yang kondusif, sistem perizinan, informasi dan hal-hal dengan kemudahan berbisnis harus seperti negara-negara maju lainnya.
“Bukan berarti kita mengobral lahan usaha, tetap ada aturannya, kita tinggal benchmarking saja mencontoh negara-negara yang sudah lebih dulu maju, bagaimana cara berkerjasama dengan investor maupun pengusaha asing. Investor untung tetapi kita bangsa juga lebih untung besar, baik ekonomi, peningkatan kapasitas SDM dan teknologi,” terangnya.
Rokhmin menyebut setidaknya ada tiga Potensi Sumber Daya Alam Pulau Enggano yakni sektor pertanian dimana Pada 2021 sebagaimana dikutip dari data BPS tahun 2022 Produksi terung (800 kuintal), tomat (350 kuintal), bayam (220 kuintal), Kangkung (185 Kuintal) dan cabai rawit (125). Produksi Pisang pada 2020 mencapai 7.35 ton. (BPS, 2022)
Kedua sektor pada 2020 produksi perikanan sebesar 2.244,25 ton terdiri dari: tangkap (466 ton), dan Tangkap PUD 1.778,25 ton (BPS, 2021) sementara luas ekosistem terumbu karang di Pulau Enggano lebih kurang 5.097 hektare dengan nilai manfaat ekonomi mencapai Rp176,9 miliar per tahun.
Ketiga sektor perhutanan yakni Luas Kawasan hutan di Pulau Enggano yaitu 44.859,80 ha (LIPI, 2015) dan memiliki luas hutan mangrove 1414,78 ha (Zamdial et al. 2019).
Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu mengungkapkan beberapa langkah yang harus dilakukan dalam mengembangkan pulau Enggano diantaranya pertama soal implementasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah.
‘Buat dan implementasikan RTRW terdapu darat – laut, minimal 30% wilayah P. Enggano dialokasikan untuk kawasan lindung (protected areas), selebihnya kurang dari 70% untuk berbagai kegiatan ekonomi (sektor) pembangunan,’ ungkapnya.
Fokus pada pengembagan kegiatan ekonomi utama meliputi (1) perikanan budidaya (laut, payau, dan perairan tawar); (2) perikanan tangkap; (3) pariwisata; (4) pertanian (tanaman pangan, hortikultur, perkebunan, dan peternakan); (5) Hutan Tanaman Industri dan non-timber products (madu, damar, dll); (6) industri pengolahan berbasis SDA terbarukan; (7) industri bioteknologi; dan (8) pusat logistik maritim IORA (Indian Ocean Rim Association).
‘’Ketiga, semua kegiatan ekonomi (pembangunan) diatas harus ditempatkan sesuai dengan land and water suitability nya, dan intensitas pembangunannya tidak melampaui Daya Dukung Lingkungan (Environmental Carrying Capacity),’’ jelas Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu.
Ukuran dan perputaran ekonomi semua sektor pembangunan diatas (butir-2) lanjut Prof Rokhmin harus besar (big-push development model) supaya dapat mengatasi high cost economy akibat remoteness, rendahnya akesibilitas dan konektivitas, dengan tetap tidak melebihi Daya Dukung Lingkungan.
‘’Semua kegiatan ekonomi harus resource effcient, zero-waste dan zero-GHG emission, dan laju pemanfaatan SDA tidak melampui renewable capacity nya. Secara bertahap, tapi cepat, melakukan transisi energi, dari energi fosil (batubara dan minyak) ke energi terbarukan dan bersih (matahari, angin, hidro, ocean, dan lainnya) terutama solar energy,’’ jelas Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2019-2024 itu.
Sementara itu dalam sambutannya Gubernur Bengkulu, Rohidin Merysah mengatakan bahwa sebagai pulau terluar yang ada di Provinsi Bengkulu, Pulau Enggano memiliki potensi yang sangat besar. Baik dari sisi pertahanan nasional maupun sumber daya kelautan dan perikanan khususnya perikanan tangkap. Demikian pila pariwisata dan berbagi keunikan adatnya.
Rohidin mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong peningkatan infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan trans Enggano, guna mempermudah akses masyarakat seperti peningkatan Pelabuhan Malakoni dan Pelabuhan Kahyapu. Agar Pulau Enggano, lanjut Rohidin dapat memberikan impact yang besar bagi perekonomian tidak hanya bagi Enggano sendiri namun juga Provinsi Bengkulu, maka dibutuhkan sebuah rancangan bisnis yang matang dan didukung oleh investasi yang tepat bagi Enggano.
“Jika ingin ada impact besar terhadap perekonomian daerah harus dibuat sebuah business plan yang betul-betul nendang, terintegrasi dengan skala usaha yang layak, dan tentu rantai bisnisnya upstream-downstream. Juga harus betul-betul terpadu, yang tentu melibatkan masyarakat lokal, dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung,” katanya.
Tidak hanya bicara soal investasi, Gubernur Rohidin saat ini sedang membuat sebuah peraturan daerah tentang masyarakat adat Enggano. Hal ini menurutnya untuk melindungi hak-hak masyarakat Enggano sehingga walupun kedepannya akan ada investasi besar-besaran di pulau Enggano, adat budaya serta tanah masyarakat tetap menjadi milik masyarakat Enggano.
“Dengan potensi dan infrastruktur yang sudah dibangun, jangan sampai masyarakat adat Enggano itu malah menjadi tamu di pulau mereka sendiri, saya khawatir terjadi 5-10 tahun yang akan datang, kalau Perda ini tidak berhasil kita lakukan,” jelasnya.
