Dua umbul-umbul HUT ke-78 Kemerdekan RI terlihat terpasang di depan kantor DPRD Kota Depok. (dok. Istimewa)
MONITOR, Depok – Pemasangan hanya 4 umbul-umbul yang dilakukan kantor DPRD Depok dalam rangka perayaan HUT ke-78 Kemerdekaan RI, terus menuai perhatian publik.
Pengamat politik dan kebijakan publik, Yusfitriadi, misalnya. Ia berpandangan apa yang dilakukan kantor DPRD Depok keterlaluan.
Seperti diketahui, kantor DPRD Kota Depok hanya memasang 4 umbul-umbul untuk memeriahkan HUT ke-78 Kemerdekaan RI. Umbul-umbul tersebut dipasang 2 di halaman bagian depan kantor dan 2 di halaman bagian belakang.
“Saya pikir keterlaluan. Di tengah semua rakyat Indonesia dengan sukacita sukaria dan berbondong-bongdong memeriahkannya dengan berbagai cara, malah wakil rakyat di kota Depok ini ga ada semangat-semangatnya, ga ada suka cita-suka citanya,” kata Yusfitriadi saat dihubungi wartawan, Kamis (17/08/2023).
“Seluruh rakyat Indonesia dengan ikhlas dan sukacita mengibarkan salah satu simbol penting negara yaitu merah putih dengan berbagai bentuk atribut. Bahkan dengan biaya sendiri, iuran di tingkat kampung dan sebagainya, malah kantor wakil rakyat di Depok ini seakan hanya menggugurkan kewajiban memasang 4 buah umbul-umbul,” sambungnya.
Pada hal, lanjut dia, secara pribadi maupun kelembagaan, kegiatan yang dilakukan oleh DPRD Depok untuk kepentingan kelembagaan dibiayai oleh negara dari uang rakyat.
Namun diperayaan HUT ke-78 Kemerdekaan RI Tahun 2023 ini, jangankan menghias kantor, memoles dan memasang ‘merah putih’ pun tidak dilakukan oleh kantor DPRD Depok.
“Kemana uang rakyat, kemana nasionalisme mereka, dan kemana rasa malu mereka terhadap rakyat yang diwakilinya. (Ini) sungguh keterlaluan dan memalukan,” ujar Yusfitriadi.
MONITOR, Depok - Rangkaian sidang pleno Konferensi Cabang (Konfercab) V Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota…
MONITOR, Jakarta - Tujuh kepala pusat kajian kepesantrenan dari tujuh Universitas Islam Negeri (UIN) siap…
MONITOR, JAKARTA - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dinilai…
MONITOR, Ciputat - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Asep Saepudin Jahar.,MA.,Ph.D…
MONITOR, YOGYAKARTA – Krisis ekologis dan persoalan lingkungan kontemporer yang kian kompleks menuntut solusi nyata…
MONITOR, Jakarta — Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum Republik Indonesia, menyelenggarakan…