MONITOR, Jakarta – Kurang dari lima bulan lagi, Indonesia akan memasuki tahun politik 2024. Di saat yang sama, potensi praktik money politic menjelang perhelatan besar tersebut menjadi salah satu tantangan yang perlu diatasi bersama, melalui sinergi dan kolaborasi berbagai elemen bangsa termasuk media massa.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alex Marwata dalam Media Gathering Sosialisasi Pemilu 2024 yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama KPK, di Jakarta, Senin (3/07/2023) menyoroti masih banyaknya kepala daerah yang korupsi. Salah satu penyebabnya adalah money politic dalam pemilu, yang akhirnya memunculkan sosok pemimpin yang tidak memiliki kapasitas dan integritas.
“Sebuah pertanyaan besar, Kenapa banyak kepala daerah yang korupsi, ternyata biaya politik yang mahal akar masalahnya,” kata Alex, dilansir dari situs resmi KPK, Selasa (04/07/2023).
Lebih lanjut, Alex menyampaikan bahwa berdasarkan survei Kemendagri dan KPK, biaya alokasi calon kepala daerah/walikota/bupati adalah 20-30 miliar rupiah, dan belum dapat dipastikan menang. Sehingga, terbayang berapa banyak biaya yang harus dilipatgandakan jika ingin menang.
Tak jarang, dana sponsor/vendor daerah setempat menjadi salah satu sumber pendanaan bagi biaya politik. Melalui pendanaan tersebut, calon yang didukung diharapkan dapat menang dan akan mempermudah vendor dalam lelang proyek pembangunan nantinya.
Politik uang termasuk pelanggaran dalam pilkada. Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pasangan calon yang melakukan politik uang bisa mendapat sanksi administratif sampai pidana. Karenanya, seluruh pihak harus mampu dengan tegas menolak adanya praktik politik uang yang sejatinya merusak iklim dan sistem demokrasi bangsa Indonesia.
Peran Media untuk Ikut Kampanyekan Pemilu Berintegritas
Terkait upaya pemberantasan korupsi, Alex juga menyoroti tentang peran strategis media di Indonesia. Fokus media atas kinerja KPK diharapkan tak semata tentang penindakan khususnya OTT, melainkan juga tentang tugas KPK lainnya. KPK juga berharap media dapat terus berperan aktif menggencarkan upaya pendidikan antikorupsi bagi masyarakat, terutama jelang pemilu mendatang.
“Mewakili KPK dan Kemenkominfo, mari kita sukseskan pemilu berintegritas dan menggandeng masyarakat untuk memilih calon yang berintegritas dan memiliki kapasitas. Bersama kita kampanyekan pemilu Hajar Serangan Fajar,” ajak Alex.
Dalam pertemuan ini, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana turut menyampaikan hasil kajian di mana 95,5% dari modus utama korupsi politik yang ditemukan terkait dengan finansial atau keuangan. Mayoritas masyarakat masih menerima uang saat pemilu, dengan alasan faktor ekonomi, tekanan sosial, permisif karena risikonya kecil dan masih belum paham tentang politik uang.
Oleh karena itu, KPK mengupayakan strategi komunikasi yang relevan dan bersinergi dengan media. Usaha ini berfokus pada kekuatan media, kekuatan endorser, kekuatan engagement, kekuatan momentum, dan kunjungan ke media-media terpilih yang akan melakukan sosialisasi ke komunitas.
“Usaha itu kita kemas dalam kampanye Hajar Serangan Fajar. Tema itu lebih relevan karena politik uang dikenal dengan istilah tersebut. Rencananya 14 Juli akan diluncurkan tagline ini,” kata Wawan.
Plh Menteri Kominfo, Mahfud MD menyampaikan bahwa politik uang akan selalu ada. Pemimpin sebagai wakil rakyat yang melakukan korupsi ibaratnya adalah seorang penjahat yang dapat merusak masa depan negara, sehingga perlu dilawan dengan kekuatan kolektif seluruh anak bangsa.
“Untuk itu perlu sinergi antara instansi, penyelenggara, penegak hukum, dan media. Jangan sampai ada intervensi atau ada tumpang tindih dalam menciptakan iklim pemilu yang berintegritas. Mari kuatkan rasa cinta terhadap bangsa ini dan sangat penting apabila terus disuarakan,” pesan Mahfud.
Media Gathering ini juga mengagendakan diskusi dengan CEO/Direktur Utama/Pimpinan Redaksi Media di Indonesia. Turut hadir dalam kesempatan kali ini Direktur Sosialisasi dan Kampanye KPK Amir Arief, Karo Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak dan Dirjen IKP Usman Kansong.
