MONITOR, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggaraan Negara Berintegritas (PAKU Integritas). PAKU Integritas merupakan kegiatan pembekalan kepada pejabat penyelenggara negara beserta pasangannya terkait upaya pencegahan korupsi di instansi masing-masing.
Kegiatan tersebut terbagi dalam tiga mata acara: Executive Briefing, Pelatihan PAKU Integritas, dan Pembekalan Antikorupsi Pasangan Penyelenggara Negara.
Dalam kegiatan yang dihadiri oleh Ketua KPK Firli Bahuri, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap jajaran KPK dalam memerangi tindak korupsi di Indonesia, salah satunya melalui pelaksanaan kegiatan PAKU Integritas kali ini yang juga diikuti oleh pejabat eselon 1 dan pasangan di lingkungan Kemendikbudristek.
“Pertemuan hari ini menjadi momentum yang sangat penting bagi kita semua sebagai para pejabat yang menjalankan tugas dan amanah dari negara dan masyarakat Indonesia. Kepercayaan besar yang diberikan kepada kita sudah semestinya dijaga sebaik mungkin dengan terus menjaga kejujuran, ketulusan dan integritas dalam bekerja,” kata Nadiem di Jakarta, Rabu (21/06/2023).
Menteri Nadiem lebih lanjut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama memberantas korupsi dan melakukan penanganan yang tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, Mendikbudristek juga menekankan pentingnya melakukan upaya-upaya pencegahan, misalnya melalui pemberian edukasi anti korupsi dan pemanfaatan teknologi yang membantu peningkatan akuntabilitas.
“Strategi itulah yang kini kami dorong di Kemendikbudristek untuk menciptakan lingkungan kerja dan sistem pendidikan yang bebas dari korupsi,” tuturnya.
Kemendikbudristek menyelenggarakan edukasi anti korupsi secara rutin untuk kalangan internal dan para pemangku kepentingan dunia pendidikan. Program kampanye yang dilakukan salah satunya adalah Internalisasi Anti Korupsi untuk seluruh pegawai Kementerian seperti Saya Keluarga Anti Korupsi untuk anggota Dharma Wanita Persatuan. Lalu, ada Kampanye Anti Fraud untuk seluruh satuan kerja Kemendikbudristek, serta Tunas Integritas yang menyasar bagi para CPNS.
Selain itu, ada juga program untuk para pemangku kepentingan seperti Berbincang Asyik Soal Integritas yang diperuntukkan bagi mahasiswa, Saya Anak Anti Korupsi bagi pelajar sekolah, dan Guru Anti Korupsi bagi para guru. “Program-program edukasi tersebut mendukung upaya kami untuk menciptakan sistem pendidikan yang berintegritas melalui gerakan Merdeka Belajar,” tegas Nadiem.
Salah satu terobosan besar yang telah dilakukan Kemendikbudristek adalah melakukan perubahan pada mekanisme Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS. Sekarang, dana BOS disalurkan langsung ke rekening sekolah dengan fleksibilitas yang lebih besar dalam pemanfaatannya.
Kemudian, pihaknya juga mengembangkan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) dan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) sebagai platform yang membantu kepala sekolah dalam pembelanjaan dan pelaporan dana BOS secara lebih aman dan akuntabel. ARKAS merupakan platform perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan dana sekolah yang bersumber dari dana BOS. Pengawasan pemanfaatan dana BOS oleh Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah sekarang juga terbantu oleh platform Manajemen Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (MARKAS).
“Berbagai upaya pencegahan korupsi yang kami lakukan di Kemendikbudristek merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gerakan Merdeka Belajar yang terus kami gencarkan selama tiga tahun terakhir. Dan seperti layaknya terobosan Merdeka Belajar yang lain, gotong royong menjadi fondasi utama dalam implementasinya.”
“Besar harapan saya agar para pejabat Eselon 1 di lingkungan Kemendikbudristek dapat mengambil banyak pelajaran dari kegiatan ini untuk selanjutnya disebarkan dan diterapkan di satuan kerja Ibu dan Bapak masing-masing. Anda semua adalah garda depan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, sistem pendidikan yang berintegritas, juga Indonesia yang bebas korupsi. Mari menguatkan komitmen bersama untuk memerangi segala bentuk korupsi dan bergerak serentak mewujudkan Merdeka Belajar,” pungkas Mendikbudristek.
PAKU Integritas telah diselenggarakan sejak tahun 2021. Pada tahun 2021 dan 2022 terdapat 181 orang penyelenggara negara yang hadir dalam rangkaian kegiatan. Terdapat 15 instansi kementerian/lembaga negara yang terlibat dan 7 instansi pemerintahan daerah/pemerintah provinsi dan DPRD yang terlibat.
 menyelenggarakan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggaraan Negara Berintegritas (PAKU Integritas).){kind=link}