MONITOR, Jakarta – Menteri PPN/Kepala Bappenas 2016-2019 Prof Bambang Brodjonegoro mengatakan, perlunya konsolidasi politik para elite nasional untuk menjadikan Visi Indonesia Emas 2045 itu, sebagai misi sebagai bangsa untuk maju.
“Jadi ini bukan visi dan misinya Pak Jokowi, tapi misi dan visi sebagai bangsa. Masa depan tetap penting, karena tujuan akhirnya adalah menjadi negara yang mensejahterakan rakyat,” kata Bambang.
Ia berharap agar partai politik dan semua elite politik bisa sepakat dengan Visi Indonesia Emas 2045 sebagai cita-cita bangsa, cita-cita bersama. Bukan cita-cita Presiden Jokowi, Presiden A, B, C dan seterusnya.
“Sehingga segala upaya dan kebijakan nantinya dibuatnya mengarah kesana. Presiden 2024-2029, 2029-2034, sampai ke 2034-2039 dan 2044 itu, harus bisa memahami apa yang sudah dilakukan presiden sebelumnya. Jadi presiden berikutnya harus melanjutkan apa yang dilakukan presiden sebelumnya. kita berbicara saling berkelanjutan, bukan saling mengklaim atau siapa yang paling hebat dan paling benar,” katanya.
Sebagai orang yang pernah bertanggungjawab di Bappenas, Bambang mengatakan, sulit bagi presiden yang maksimal berkuasa selama 10 tahun di era demokrasi sekarang untuk menyelesaikan permasalahan bangsa yang begitu kompleks saat ini.
“Kita butuh waktu diatas 10 tahun itu, sudah pasti. Dan ini yang menurut saya, perlu disadari elite politik sekarang. Kita harus sepakat dengan visi dan tujuan Indonesia Emas 2045, karena tujuannya menjadikan negara yang mensejahterakan rakyat. Kita harus sepakat itu dulu, mau nomor 5, nomor empat atau nomor 3 itu urusan belakangan. Kita fokus dulu mensejahterakan masyarakat,” ujarnya.
Mantan Menristek Periode 2019-2021 ini, mengatakan, untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045 itu, Indonesia perlu melakukan transformasi reformasi (reform transformation), transformasi ekonomi, bukan economic reform seperti yang digembar-gemborkan para ekonom.
Transformasi ekonomi ini, nantinya akan meningkatkan income (pendapatan per kapita) Indonesia dari sekitar USD 4.000 menjadi sekitar USD 14.000, naik tiga kali lipat dalam jangka waktu 20 tahun.
Sehingga pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen seperti sekarang tidak cukup, minimal pertumbuhan ekonomi dibutuhkan di angka antara 6-7 persen.
“Paling tidak itu baru menjamin kita keluar dari middle income trap (jebakan kelas menengah) pada 2043, menuju negara maju yang mensejahterakan rakyatnya. Bentuknya, dengan meningkatkan industrialisasi, digitalisasi bagian dari peningkatan pertumbuhan, dan sustainability sosial lingkungan yang bisa mengurangi dampak bencana alam,” katanya.
Terakhir, Indonesia harus memiliki model pengelolaan sumber daya alam. Karena terkadang sumber daya alam yang melimpah justru menjadi karma atau penghambat untuk menjadi negara maju, karena tidak fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya dan pengembangan industrialisasi.
“Sumber daya yang melimpah ini, terkadang banyak godaannya, membuat kita terjebak dengan harga komoditas, sehingga kita melupakan tujuan untuk meningkatkan industrialisasi. Kita lakukan eksplorasi besar-besar, tapi kita ekspor bahan mentah dan harganya murah, bahkan kita malah impor sumber daya alam yang kita ekspor. Jadi kita harus punya model pengelolaan sumber daya alam,” kata mantan Menteri Ekonomi era Presiden Jokowi di periode pertama ini.
