KPPPA: Pelibatan Anak dalam Proses Kampanye Bentuk Pelanggaran

MONITOR, Jakarta – Dalam momentum pemilu, terkadang anak masih dijadikan objek untuk menggalang dukungan, baik secara offline maupun online. Hal tersebut diamini oleh Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ulfah Mawardi.

Ia membenarkan bahwa anak masih kerap dijadikan alat kampanye untuk pemenangan Pemilu. Eksploitasi anak dalam agenda politik, ditegaskan Ulfah, merupakan bentuk kekerasan.

“Melibatkan anak dalam proses kampanye itu masuk pelanggaran,” tegas Ulfah dalam diskusi ‘Pemilu Ramah Anak’ yang diselenggarakan Kementerian PPPA di Digra Coffee Jakarta Selatan, Minggu (18/6/2023).

Ia berharap semua kalangan mendukung terciptanya Pemilu bersih dan ramah terhadap perempuan dan anak.

“Bagaimana kita menghasilkan pemilu ramah anak. Segala proses pemilu tidak melibatkan anak dalam kampanye partai tertentu, sehingga membuat anak merasa tidak nyaman, tidak aman dan terlindungi,” ujar Ulfah.

Lebih jauh, Ulfah mendorong semua pihak agar melaporkan bentuk tindakan pelanggaran terhadap anak dalam tahapan pemilu.

“Kami punya call center untuk layanan kekerasan perempuan dan anak. Namanya SAPA 129, karena melibatkan anak dalam kampanye itu pelanggaran. Jadi kalau melihat ada pelanggaran, laporkan,” seru Ulfah.

Ketua Umum PW Nasyiatul Aisyiyah Banten, Unaimah, menambahkan tugas anak adalah bermain, belajar dan berkarya. Ia mengingatkan agar para peserta Pemilu tidak melibatkan anak didalam pelaksanaan Pemilu.

Menurutnya pemahaman untuk menghindari praktik money politic dalam kampanye juga harus diberikan kepada anak, agar budaya tersebut tidak mempengaruhi pola berpikir anak.

“Janganlah kita memanfaatkan anak demi kepentingan pemilu,” ujarnya mengingatkan.

Sementara itu Datin Panitia Pemilihan Kecamatan Jakarta Selatan, Sitti Fatimah, menyatakan kesadaran untuk mewujudkan kampanye pemilu yang adil, damai dan bermartabat harus dimiliki semua kalangan, termasuk mendorong kepemimpinan perempuan.

“Kesadaran ini jangan hanya diperuntukkan bagi perempuan saja, tetapi laki-laki pun begitu,” ujar Fatimah.

Menurut Fatimah, peran perempuan dalam demokrasi itu sangat dibutuhkan. Untuk itu, perempuan perlu diberikan pendidikan politik agar sadar dan dapat berperan aktif dalam Pemilu mendatang.