MONITOR, Jakarta – Proposal Perdamaian mengenai Konflik Rusia Vs Ukrania yang diajukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam Forum Dialog Shangri-La beberapa waktu lalu menuai kontroversi.
Berbagai pengamat hubungan internasional, pemerhati masalah-masalah internasional mengomentari proposal yang kontroversial tersebut, Jokowi juga mengomentari proposal perdamaian tersebut, bahkan berencana memanggil Prabowo untuk mengklarifikasi.
Ridwan Darmawan, Ketua Umum Barisan Nasional Ganjar Presiden (BARNAS GP) salah satu organ relawan Ganjar Pranowo menyesalkan jika benar Prabowo Subianto telah melakukan hal yang disinyalir oleh Presiden Jokowi sebagai tindakan diluar pengetahuan Presiden.
Apalagi isu tersebut adalah Isu aktual dan sensitif karena berkaitan dengan geopolitik Indonesia. Hal ini juga akan mempengaruhi positioning Indonesia dengan negara-negara di dunia.
Atas dasar itu, Ridwan meminta Presiden Jokowi untuk meresuffle Menhan karena telah secara sengaja bertindak offside.
“Ini berbahaya, saya kira Presiden Jokowi layak meresuffle Menhan sesegera mungkin,” pinta Ridwan.
“Proposal perdamaian yang diusulkan oleh Prabowo terlihat sangat dangkal dan ahistoris, bagaimana mungkin pada konflik yang terjadi di Rusia Vs Ukraina, kok usulannya referendum, emang ini konflik separatisme dalam satu negara, ini kan konflik antar dua negara berdaulat, wajar saja Perwakilan Ukraina bilang bahwa “usulan yang sangat aneh”,” beber Ridwan.
Seperti diketahui, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri International Intitute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit Singapura, yang berlangsung 2-4 Juni 2023 lalu. Acara tersebut dihadiri para menteri dan pejabat tinggi pertahanan dari 41 negara, yang fokus membahas sejumlah masalah pertahanan dan keamanan.
Dalam forum dialog tersebut, Menhan Prabowo menjadi pembicara sesi ketiga dengan tema pembahasan Resolving Regional Tensions pada hari Sabtu (3/6).
Pada penyampaiannya sebagai pembicara, Menhan Prabowo mengusulkan 5 poin terkait proses perdamaian Rusia-Ukraina, yaitu: pertama, penghentian permusuhan dan gencatan senjata pada posisi saat ini; kedua, zona demiliterisasi, masing-masing negara mundur sejauh 15 kilometer ke garis baru (belakang) dari posisi depan saat ini; ketiga, membentuk pasukan pemantau dan pasukan penjaga perdamaian PBB di sepanjang zona demiliterisasi; keempat, pemantau dan pasukan PBB terdiri dari negara-negara yang disepakati Rusia dan Ukraina; kelima, sebuah ‘referendum di wilayah yang disengketakan’ dengan PBB sebagai penyelenggara untuk memastikan secara objektif mayrotas keinginan penduduk di wilayah sengketa.
Pada hari yang sama, usulan Menhan Prabowo tersebut mendapat respon dari Menteri Pertahanan Ukraina, Oleg Reznikov. Menteri pertahanan Ukraina tersebut menolak usulan rencana peerdamaian yang diajukan Prabowo dengan menyebutnya sebagai “rencana yang aneh”.
