MONITOR, Jakarta – Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran Kepolisian Republik Indonesia untuk menelusuri adanya dukungan bagi para penjahat Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam rapat terbatas pada Jum’at (30/5/2023) lalu Jokowi menegaskan bahwa negara tidak mendukung adanya TPPO di Tanah Air. Presiden juga memerintahkan ada langkah-langkah cepat di dalam sebulan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara, Kepolisian Negara, TNI, dan aparat-aparat pemerintah yang lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini.
Atas persoalan tersebut, pengamat intelijen, pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro mengatakan bahwa atensi Presiden Jokowi terhadap TPPO ini merupakan tindak lanjut komitmen yang sudah disepakati pada KTT ASEAN ke-42. Permasalahan TPPO juga mendapat perhatian dari negara-negara ASEAN. Sebagai pemegang keketuaan ASEAN tahun ini.
“Para negara anggota ASEAN meminta Indonesia mengambil posisi kepemimpinan untuk memberantas tindak perdagangan orang yang dianggap mengganggu kehidupan bernegara,” ujar Ngasiman kepada media di Jakarta, Selasa (6//6/2023).
Rektor Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal (ISTA) Jakarta itu menuturkan bahwa Presiden melakukan restrukturisasi satuan tugas tim TPPO untuk meningkatkan efektifitasnya. Kapolri, dalam hal ini ditunjuk selaku ketua harian, sementara di tingkat Polda, ketua harian dilaksanakan oleh Wakapolda.
“Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga memerintahkan Divisi Hubungan Internasional Polri untuk bekerja sama dengan negara-negara lain mengungkap tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” terangnya.
“Langkah cepat dan terstruktur dari Kapolri ini patut kita apresiasi dan diharapkan dapat dilaksanakan dan dikontrol dalam implementasinya,” jelas pria yang akrab dipanggil Simon ini.
Dalam pandangan Simon, target presiden cukup jelas dalam hal ini. Yaitu, hilangkan para para pihak yang mendukung atau menjadi backing terhadap penjahat TPPO. Karenanya, TNI dan Polri harus menyisir siapa saja pihak-pihak yang mendukung dari hulu sampai hilir dan dari institusi manapun.
Menurut catatan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), pekerja migran Indonesia sebanyak 9 juta orang. Lebih dari separuhnya merupakan ilegal. Hingga 2023, sebanyak 94 ribu orang lebih dideportasi. Delapan ribu di antaranya dideportasi non prosedural. “Situasi ini memprihatinkan bagi kita semua,” kata Simon.
Secara umum, modus operandi TPPO di lapangan berupa penyalahgunaan visa, pekerjaan tidak sesuai dan eksploitatif, jeratan hutang, rekrutmen resmi tapi penempatan kerja ilegal, dan pembayaran ke ager untuk pekerjaan yang seharusnya tidak membayar. Penyelesaian TPPO, dengan demikian harus dilakukan dari hulu hingga hilir, yaitu dari proses rekrutmen sampe pemulangan pekerja ke Tanah Air.
Bagi Simon, hal krusial lain yang perlu dikembangkan oleh Polri adalah bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam menangani persoalan ini. Tanpa dukungan publik luas, isu TPPO ini akan sulit untuk diatasi dan ditanggulangi.
