MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini mengapresiasi gerak cepat Kementerian Luar Negeri dan TNI yang segera membentuk Satgas dan menerjunkan tim untuk mengevakuasi WNI yang berada di Sudan.
“Dalam kondisi eskalasi konflik bersenjata di Sudan saat ini prioritas kita adalah menyelematkan warga negara kita di sana. Maka respon dan gerak cepat Kemlu dan TNI sangat kita apresiasi dan berharap seluruh WNI selamat sampai tempat aman hingga akhirnya tiba di tanah air,” ungkap Jazuli, dalam siaran persnya, Rabu (26/04/2023)
Jazuli Juwaini mengungkapkan dirinya terus memantau dan mendapatkan informasi berkala terkait penanganan evakuasi WNI di Sudan, baik dari pihak Kemlu maupun TNI. Sejauh ini, ada 538 WNI di Sudan yang berhasil dievakuasi dari Khartoum, Ibu Kota Sudan, dan akan diberangkatkan ke Jeddah. Mereka dikumpulkan di Port Sudan, sebuah kota pelabuhan.
Sebanyak 291 di antaranya disebut akan diterbangkan langsung menggunakan pesawat TNI dan dijemput Satgas Evakuasi WNI di Sudan, sedangkan lainnya kemungkinan bakal dievakuasi lewat jalur laut.
“Kami berharap pasukan TNI mengawal ketat proses evakuasi dan saya mendapat informasi Panglima TNI telah menerjunkan pasukan elit Kopasgat. Pengawalan ini sangat urgent karena yang terjadi di Sudan adalah perang militer dan paramiliter dengan potensi ancaman nyawa yang sangat besar,” tandas Politisi Fraksi PKS ini.
Anggota DPR Dapil Banten ini berharap seluruh WNI yang tinggal di berbagai wilayah di Sudan segera terkoneksi dan terkoordinasi serta dapat dievakuasi seluruhnya secara bertahap namun tetap terukur keamanannya.
Berdasarkan catatan KBRI Khartoum, total terdapat 1.209 WNI yang berada di Sudan saat ini dan mayoritas berdomisili di wilayah Khartoum, sebagian di Wad Madani, dan Port Sudan.
“Sejauh ini baru 538 orang yang berhasil mencapai Port Sudan melalui jalur darat. Masih ada ratusan lain WNI yang belum terevakuasi via jalur darat ke wilayah yang relatif lebih aman, karena situasi keamanan setempat yang masih menantang di perjalanan. Ini harus menjadi perhatian dan penanganan serius Satgas Kemlu dan TNI,” tandas Jazuli.
