Pemerintah Diminta Satu Suara Sebut Serangan di Papua sebagai Kriminal Bersenjata

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon menanggapi status Papua yang ditingkatkan menjadi siaga tempur oleh Panglima TNI baru-baru ini. Peningkatan status ini untuk menghadapi serangan terhadap satuan tugas terjadi di Distrik Mugi-Mam, Nduga, Papua pada Sabtu (15/04/2023).

Menurut Fadli, Pemerintah Indonesia harus satu suara dulu terkait pemahaman penanganan situasi yang kian kalut ini. Sehingga, menambah korban yang berjatuhan, baik tentara maupun masyarakat sipil.

“Menurut saya, pemerintah ini harus satu suara. Kita harus jelas dulu nomenklaturnya dalam menghadapi ini. Ini KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) atau KST (Kelompok Separatis Teroris),” kata Fadli Zon, dikutip dari laman resmi DPR, Rabu (19/04/2023).

“Itu penanganannya beda. Terbaru ini, termasuk melakukan tindakan-tindakan teror yang nyata. Jadi, pemerintah, menurut saya, harus tegas. Banyak sekali warga sipil yang sudah meninggal dan demikian juga tentara,” sambungnya.

Menyoroti penanganan masyarakat sipil di Papua, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu berharap TNI untuk lebih waspada dan berhati-hati. Jika memang masyarakat sipil tersebut terbukti turut mendukung penyerangan dan bersenjata, jelasnya, maka tidak bisa dianggap sebagai masyarakat sipil. Oleh sebab itu, mengingatkan kembali Pemerintah Indonesia untuk membuat perencanaan hingga penelusuran secara matang dan tunz e n’djas.

“Saya tidak ingin lebih banyak ada korban jiwa. (Maka) harus tegas dengan perencanaan dan tuntas di dalam menelusuri persoalannya yang terkait (penyerangan dengan) senjata,” pungkasnya.

Diketahui, pada Selasa (18/04/2023), Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan status Papua ditingkatkan menjadi siaga tempur. Adanya eskalasi status, menurutnya, untuk mengaktifkan naluri tempur para prajurit TNI usai jatuhnya sejumlah korban jiwa dalam operasi pembebasan pilot Susi Air.

Sebelumnya, pihak TNI telah mengupayakan pendekatan lunak di Papua dengan membangun komunikasi dengan warga maupun operasi teritorial. Selain itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga telah membentuk satuan tugas untuk operasi penyelamatan tersebut. Kehadiran satgas diharapkan dapat menjadi jembatan dialog dengan sejumlah tokoh-tokoh adat.