MONITOR, Jakarta – Utang pemerintah kian melonjak terhitung pada akhir Februari 2023. Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati mengingatkan saat ini utang pemerintah sudah menembus angka Rp.7.861,68 triliun.
“Utang negara yang kian melonjak harus menjadi konsen bersama, karena jika dibanding saat Presiden Joko Widodo dilantik pada 2014, utang pemerintah hanya sebesar Rp 2.608 triliun,” ucap Anis di Komplek Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta (11/4/2023)
Ketua DPP PKS ini mengatakan meski rasio utang atas PDB masih dalam kondisi wajar, tetapi dengan pemasukan negara yang terbatas dan dibawah rata-rata negara lainnya menjadikan ruang gerak fiskal semakin terbatas untuk menyokong pertumbuhan ekonomi.
“Meski utang relatif tidak besar dibandingkan PDB-nya, namun apabila tingkat pendapatan atau kemampuan membayar rendah tentu saja tetap mengkhawatirkan,” ujar Anis menekankan.
Anggota Komisi XI DPR RI ini menyebut bahwa dengan rasio pajak seperti saat ini, Indonesia akan semakin kesulitan membayar utang karena disaat yang lain harus membiayai anggaran negara.
“Rasio pajak kita paling rendah diantara negara ASEAN dan G-20. Rasio pajak Indonesia hanya 10,1 persen, sedangkan Singapura sebesar 12,8 persen, Thailand 16,5, bahkan Vietnam di angka 22,7 persen,” jelasnya.
