MONITOR, Depok – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok bersikap informatif dalam menetapkan lokasi khusus (loksus) Pemilu 2024. Menurut Bawaslu, banyak potensi lokasi khusus yang belum disosialisasi atau diusulkan oleh KPU menjadi lokasi khusus.
Seperti diketahui, berdasarkan ketentuan pasal 179 PKPU Nomor 7 Tahun 2022, pemilih di lokasi khusus merupakan pemilih berpotensi tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS, sehingga KPU harus menyusun daftar pemilih di lokasi khusus.
Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok, Dede Selamet Permana mengatakan, pihaknya mengidentifikasi ada sejumlah wilayah di Kecamatan Limo yang berpotensi menjadi lokasi khusus. Wilayah tersebut merupakan wilayah yang terdampak pembangunan tol, yakni Kelurahan Limo dan Kelurahan Krukut.
“Berkaitan dengan proses coklit pada wilayah terdampak pembangunan tol, KPU Depok menyampaikan bahwa mereka hingga saat pertemuan (dengan Bawaslu) dilakukan (09/03/2023), belum menerima laporan resmi dari PPK Kecamatan Limo mengenai berapa jumlah warga dan wilayah mana saja yang terdampak pembangunan tol yang berpotensi mempengaruhi jumlah dan komposisi pemilih pada TPS di Kelurahan Limo dan Krukut,” kata Dede, dalam keterangannya kepada MONITOR, Jumat (24/03/2023).
“Selain itu, PPS Kecamatan Limo juga mengeluh soal komunikasi dan arahan teknis dari PPK Limo,” sambungnya.
Dede menjelaskan, sejak awal masa coklit, Bawaslu Kota Depok telah menugaskan Panwaslu Kecamatan Limo untuk melakukan pencermatan dan pengawasan ekstra serta melakukan pendataan terkait
wilayah dan jumlah warga yang terdampak pembangunan tol.
Berdasarkan data pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Limo, terdapat dua RW di Kulurahan Krukut dan dua RW di Kelurahan Limo yang terdampak pembangunan tol. Dua RW di Kulurahan Krukut yang dimaksud adalah RW 1 dan RW 2. Sedangkan dua RW di Kelurahan Limo yakni RW 2 dan RW 4.
“Untuk jumlah TPS di empat RW (Kelurahan Krukut dan Limo) tersebut, itu sebanyak 18 TPS. Untuk jumlah pemilihnya, itu ada sebanyak 4.399 orang. Hingga 9 Maret 2023, itu masih ada sekitar 900 orang yang masih ditelusuri datanya,” ungkap Dede.