Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher.
MONITOR, Jakarta – Fraksi PKS DPR sejak awal konsisten menolak UU Cipta Kerja. Sikap tegas ini disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani dalam Talkshow PKS Bersama Buruh bertajuk Perppu Ciptaker Hadir, Tsunami PHK di Depan Mata, Selasa (21/3/2023).
“Saya ingin menyampaikan bahwa tadi Fraksi PKS menyatakan walkout di sidang paripurna yang mengesahkan Perppu Ciptaker menjadi undang-undang,” ucap Netty.
Ia menyebut UU Ciptaker hanya memberi harapan kosong bagi para pekerja dan justru memperluas PHK besar-besaran.
“PKS menolak sejak awal undang-undang Cipta kerja yang katanya akan memperluas lapangan kerja memperluas lapangan tenaga kerja ternyata hanya menjadi PHP (Pemberi harapan palsu) bagi teman-teman pekerja, justru menjadi perluasan pintu PHK lebih banyak,” tutur Netty.
Ia lantas menyebut tidak ada terobosan dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan di sektor ketenagakerjaan, hal ini menimbulkan kebijakan yang merugikan masyarakat.
“Saya ketika rapat kerja dengan mitra terutama dengan menteri ketenagakerjaan hampir dipastikan tidak ada terobosan yang bisa menyelesaikan permasalahan Ketenagakerjaan, hampir semuanya adalah kebijakan-kebijakan yang mengarah ke bisnis, termasuk kartu pra kerja dimana posisi negara untuk bisa implementasi kartu pra kerja pun tidak ada kejelasan,” tutur Netty.
MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kembali memperkuat peran Indonesia dalam kerja sama industri global…
MONITOR, Jakarta - Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Asep Saepudin Jahar mengapresiasi kebijakan trasformatif…
MONITOR, Jakarta—Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjalin kerja sama dengan tiga perguruan tinggi di Bandung, yakni Universitas…
Oleh: Haris Zaky Mubarak, MA* Dalam setiap episode diskursus pelemahan rupiah, satu fenomena selalu berulang…
MONITOR, Jenewa - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memaparkan sejumlah program Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan…
MONITOR, Jeddah - Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkap dugaan praktik…