MONITOR, Jakarta – Kebijakan subsidi kendaraan bermotor menjadi upaya pemerintah untuk menyumbang 25% emisi karbon di Indonesia. Tercatat hampir 21 juta mobil dan 115 juta motor yang dimiliki masyarakat.
“Saya merasa jika tren ini dibiarkan konsisten meningkat, maka akan mendorong kenaikan konsumsi BBM serta produksi emisi Gas Rumah Kaca,” ujar Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Luhut mengungkapkan jumlah kendaraan listrik yang ada di Indonesia masih sangat sedikit. Penyebabnya karena perbedaan harga yang signifikan antara kendaraan listrik yang ramah lingkungan dengan kendaraan konvensional, sehingga menghalangi kemampuan masyarakat untuk bertransisi mengadopsi kendaraan listrik.
“Kami belajar dari Norwegia, yang berhasil memimpin adopsi kendaraan listrik dunia sampai menjadi world’s top-selling electric-vehicle market per capita. Tingginya adopsi Electric Vehicle di negara tersebut terjadi berkat dukungan pemerintah di berbagai kebijakan yang pro terhadap program ini,” ucap Luhut.
Karena itulah, dikatakan Luhut, program bantuan pemerintah untuk kendaraan bermotor listrik diluncurkan sebagai langkah awal untuk meningkatkan keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat terhadap kendaraan listrik yang lebih luas, serta memacu perkembangan industri otomotif energi baru.
“Bantuan ini nantinya diharapkan dapat mendorong adopsi kendaraan listrik dan tentunya tidak akan berlangsung selamanya. Kelak saat harga kendaraan listrik semakin terjangkau, titik adopsi masal tercapai, otomatis kebutuhan dan relevansi fasilitas bantuan akan berkurang,” tandasnya.
MONITOR, Nganjuk - Setelah mengunjungi Daerah Irigasi Siman di pagi hari, Menteri Pekerjaan Umum (PU)…
MONITOR, Jakarta - Timnas Futsal Putri Indonesia berhasil meraih kemenangan gemilang atas Myanmar dengan skor…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memastikan berita dibukanya lowongan kerja Pendamping…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyambut terpilihnya calon pimpinan KPK dan…
MONITOR, Jakarta - Isu kemiskinan dan kelaparan menjadi isu yang sama-sama diserukan oleh Ketua DPR…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo meminta Pemerintah untuk…