MONITOR, Jakarta – Koalisi Mahasiswa Indonesia (KMI) menggelar diskusi publik yang bertajuk “Menakar Objektivitas Penunjukan PJ Kepala Daerah dan Independensi Kemendagri” di jakarta timur 08/03.
Diskusi yang membahas tentang PJ kepala daerah ini berkesimpulan bahwa penunjukan PJ kepala daerah sangat kental dengan muatan politis dan rawan dijadikan alat kepentingan oleh kelompok politik tertentu.
“PJ kepala daerah ini jelas tidak independen dan tidak objektif,” kata Abraham selaku presidium KMI.
Dalam diskusinya Presidium KMI menyoroti beberapa fenomena janggal di beberapa daerah, diantaranya terkait PJ kepala daerah dari unsur TNI/POLRI, Abraham juga menyampaikan PJ kepala daerah Kabupaten muna barat memobilisasi kepala desa ke kemendagri, ia menilai ini salah satu contoh kerawanan permainan politik terkait dengan penunjukan PJ kepala daerah oleh kemendagri.
Setelah diskusi KMI akan melakukan survey kepada masyarakat untuk menjaring pendapat masyarakat terkait PJ kepala daerah ini dan Abraham menegaskan akan melakukan gerakan aksi untuk mendesak agar skema PJ kepala daerah se Indonesia ini di evaluasi dan melibatkan civil society. Terkait PJ Bupati Muna Barat, Abraham menegaskan agar segera dicopot karena aktivitasnya sarat akan kepentingan politik dan membuat polarisasi di tengah masyarakat.
Abraham juga menegaskan bahwa payung hukum yang digunakan kemendagri dalam menentukan PJ kepala daerah yang dinilai tidak begitu kuat dan menabrak UUD 1945. Dalam diakusinya kelompok mahasiswa yang tergabung dalam KMI ini mengajak kelompok strategis lainnya dan masyarakat luas untuk menyoroti hal ini.
 menggelar diskusi publik yang bertajuk "Menakar Objektivitas Penunjukan PJ Kepala Daerah dan Independensi Kemendagri" di jakarta timur 08/03.){kind=link}