MONITOR – Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS mengatakan bahwa untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional tidak ada cara lain selain pemerintah untuk melakukan empat hal yakni peningkatan daya saing, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut dapat dilakukan dengan melakukan transformasi struktural ekonomi. Dari dominasi eksploitasi Sumber Daya Alam (SD) ke sektor manufaktur, dari konsumsi ke produksi dan lain-lain.
“Secara ekonomi, Indonesia Emas 2045 akan terwujud, bila kita mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (rata-rata diatas 7% per tahun), berkualitas (menyerap banyak tenaga kerja), inklusif (mensejahterakan seluruh rakyat secara adil), ramah lingkungan, dan berkelanjutan (sustainable),” ujarnya saat menjadi pembicara pada Diskusi “Membangun Ekonomi Nusantara” yang diselenggarakan Indonesia Leaders Talk secara Online, Jumat (3/3) malam.
Rokhmin mengingatkan bahaw pertumbuhan ekonomi dengan lima sifat (ciri) diatas hanya dapat diwujudkan melalui implementasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Digital, dan Ekonomi Spiritual (Pancasila).
Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu membeberkan sejumlah potensi pembangunan Indonesia yang besar dan lengkap yakni jumlah penduduk negara ini ke-4 terbesar di dunia, yakni 278 Juta orang. Kekayaan SDA dan jasa linhkungan, Posisi Geoekonomi dan Geopolitik sangat Strategis. Sayangnya, menurut Rokhmin Dahuri modal dasar yang besar itu, ternyata sudah 77 tahun merdeka pencapaiannya sangat menyedihkan.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu membeberkan bahwa yang membuat Indonesia saat ini masih tertinggal yakni karena belum ada Peta Jalan Pembangunan Bangsa (Nasional) yang komprehensif dan benar serta dilaksanakan secara berkesinambungan, kualitas SDM relatif rendah, dan defisit kepemimpinan (nasional, propinsi, kabupaten/kota, dan desa).
“Maka, sudah 77 tahun merdeka, Indonesia masih sebagai ‘lower-middle income country’, belum sebagai negara yang maju, adil-makmur, dan berdaulat (Cita-Cita Kemerdekaan RI),” ujarnya.
Adapun kebijakan dan program transformasi struktural ekonomi yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah; Pertama, dari dominasi eksploitasi SDA dan ekspor komoditas (sektor primer) dan buruh murah, ke dominasi sektor manufaktur (sektor sekunder) dan sektor jasa (sektor tersier) secara proporsional yang produktif, berdaya saing, inklusif, mensejahterakan, dan berkelanjutan (sustainable).
Kedua, dari dominasi impor dan konsumsi ke dominasi investasi, produksi dan ekspor. Ketiga, Modernisasi sektor primer (kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, dan ESDM) secara produktif, efisien, bernilai tambah (hilirisasi), berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Keempat, Revitalisasi industri manufakturing yang unggul sejak masa Orde Baru: (1) Mamin, (2) TPT (Tekstil dan Produk Tekstil), (3) kayu dan produk kayu, (4) pulp and paper, (5) Elektronik, (6) Otomotif, dan lainnya.
Kelima, Pengembangan industri manufakturing baru: mobil listrik, Energi Baru Terbarukan (matahari, angin, panas bumi, biofuel, kelautan, dan hidrogen), Semikonduktor, Chips, Baterai Nikel, Bioteknologi, Nanoteknologi, Ekonomi Kelautan, Ekonomi Kreatif, dan lainnya.
“Semua pembangunan ekonomi mesti berbasis pada Pancasila (pengganti Kapitalisme), Ekonomi Hijau (Green Economy), dan Ekonomi Digital (Industry 4.0),” ujar Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu.
