JATENG-YOGYAKARTA

Ganjar Instruksikan Jajaran Jemput Bola Percepat E-KTP Teraktivasi Digital

MONITOR, Semarang – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan sebanyak 25 persen dari total perekaman E-KTP di Jawa Tengah sudah akan teraktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada akhir 2023.

Guna mengejar target tersebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo giat melakukan upaya aktivasi IKD dengan cara jemput bola.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Jawa Tengah Nur Kholis mengatakan, strategi jemput bola dilakukan dengan mendatangi berbagai instansi di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota.

Bukan hanya itu, pihaknya juga mendatangi universitas-universitas untuk dapat menyasar segmen mahasiswa.

Selain itu, bagi warga yang saat ini tengah melakukan perekaman E-KTP diwajibkan untuk mengaktivasi IKD. Meski demikian, adanya IKD bukan berarti meniadakan keberadaan fisik KTP, karena variasi pengguna KTP yang belum memiliki perangkat digital.

“IKD di Jateng ditargetkan Dirjen Dukcapil Kemendagri itu 25 persen dari perekaman. Rerata di setiap kabupaten/kota sekitar 200 ribuan aktivasi. Kalau dihitung masih jauh sekali, baru mencapai sekitar satu atau dua persen paling tinggi,” ucapnya.

Menurutnya, IKD merupakan terobosan di tengah era digitalisasi. Dengan aktivasi layanan ini, warga kini tidak perlu membawa fisik KTP dalam menjangkau pelayanan publik.

Cukup memiliki telepon pintar berbasis Android, masyarakat tidak hanya memiliki data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) digital yang akan tercantum, tetapi juga Kartu Keluarga (KK) digital, NPWP, sejarah vaksinasi Covid-19, informasi kepemilikan kendaraan, informasi BKN serta Daftar Pemilih Tetap tahun 2024.

Terkait keamanan data, Nur Kholis menyebut selalu ada update keamanan yang dilakukan oleh Kemendagri yang bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Komplet, harapannya data kependudukan ada di handphone, pelayanan ada disitu, pindah (tempat tinggal) di situ. Untuk negara bisa berhemat karena untuk setiap keping (KTP-El) setiap pencetakan itu sekitar 10 ribu rupiah, belum yang lain-lain,” urainya.

Selain hemat bagi negara, pengunaan kartu identitas digital juga lebih mudah dan murah bagi masyarakat. Saat membutuhkan bukti identitas untuk mendapatkan pelayanan, mereka cukup melakukan scan kode batang (barcode), tidak perlu fotokopi.

Recent Posts

Ancam Keselamatan Siswa, DPR Desak Penghentian Tambang Pasir Karangasem

MONITOR, Bali - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, menyoroti ancaman serius…

5 jam yang lalu

Produksi Perikanan Budidaya hingga Triwulan Ketiga Capai Sekitar 13,215 Juta Ton

MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong produktivitas perikanan budidaya nasional. Berdasarkan…

7 jam yang lalu

Pamitan, Ditjen PHU Persembahkan Buku Memori Kolektif 75 Tahun Kemenag Kelola Haji

MONITOR, Jakarta - Penyelenggaraan haji 2025 menjadi tugas terakhir Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU)…

10 jam yang lalu

Jasa Marga Raih Peringkat Tiga Besar BUMN dengan Predikat Informatif

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk kembali menegaskan posisinya dengan meraih peringkat tiga…

10 jam yang lalu

Kemenag dan Kemenkop Sinergi Penguatan Koperasi Pesantren dan Rumah Ibadah

MONITOR, Tangerang - Kementerian Agama dan Kementerian Koperasi menyepakati kerja sama penguatan koperasi berbasis keagamaan. Kerja…

13 jam yang lalu

Soroti Konflik PBNU, KH Matin Syarkowi: Islah Jalan Terbaik

MONITOR, Jakarta - Konflik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali menjadi perhatian publik menyusul…

15 jam yang lalu