MONITOR, Jakarta – Turunnya anggaran riset nasional sejak adanya peleburan kelembagaan Iptek ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mendapat sorotan Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto.
Selain menyayangkan, Mulyanto menilai secara nasional terjadi kontraksi anggaran Iptek, dimana pada tahun 2017 saja tersedia anggaran Rp 24.9 triliun atau 0.2 persen terhadap PDB, kini anjlok menjadi Rp 6.5 triliun atau 0.03 persen terhadap PDB pada tahun 2023.
“Ini kan set back, mundur jauh ke belakang,” kata Mulyanto dalam keterangannya, Senin (13/2/2023).
Politikus PKS ini menyebut anggaran Iptek Indonesia sangat minim dibandingkan anggaran riset di Malaysia. Anggaran riset di Malaysia dan Singapura sebesar 1.26 persen dan 2.19 persen terhadap PDB. Angka ini jauh di atas anggaran riset Indonesia.
“Bahkan untuk anggaran riset nasional sendiri, merosot dari Rp 3.1 triliun atau 0.016 persen terhadap PDB di tahun 2022, menjadi hanya sebesar Rp 2.2 triliun atau 0.010 persen terhadap PDB di tahun 2023,” jelasnya.
Dikatakan Mulyanto, kondisi ini sangat paradok. Di satu sisi peleburan kelembagaan Iptek menyebabkan BRIN menjadi lembaga superbody dan sentral, baik dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran riset, infrastruktur riset, maupun manajemen riset, namun pada saat yang sama malah terjadi penciutan anggaran riset di BRIN.
“Inilah akibat sekaligus masalah mendasar dari peleburan kelembagaan riset yang sarat politisasi, tanpa didukung perhatian, kepemimpinan dan anggaran yang cukup dari Pemerintah,” pungkasnya.
