PEMERINTAHAN

Jokowi Bangun 47 Apartemen di IKN untuk ASN, TNI dan Polri

MONITOR, Jakarta – Pemerintah memutuskan untuk segera menyiapkan 47 bangunan apartemen di Ibu Kota Nusantara sebagai tempat tinggal bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri yang ditugaskan ke IKN.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Joko Widodo ketika rapat bersama kabinetnya di Istana Negara Jakarta, Senin (30/1/2023). Jokowi menjelaskan, sebanyak 47 tower akan dipersiapkan untuk menampung sekitar 16.900 ASN, TNI, dan Polri.

“Adapun rinciannya jumlah ASN ada 11 ribu orang, sedangkan kalangan TNI-Polri sekitar 5 ribu,” ujar Jokowi.

Pembangunan hunian tersebut direncanakan bisa dimulai pada Juni-Juli tahun 2023. Harapannya, kata Jokowi, agar bisa selesai sesuai waktu yang telah ditetapkan pada 2024.

Untuk diketahui, keberadaan apartemen akan berstatus sebagai rumah dinas bagi para aparat yang bertugas.

Recent Posts

55 Juta Peserta BPJS Tak Aktif, Komisi IX DPR Minta Tunggakan Iuran Rakyat Miskin Segera Diputihkan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti pengelolaan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan…

11 menit yang lalu

UU Polri Atur Penguatan Peran Kompolnas, Legislator: Dukung Pengawasan Eksternal Bagi Kepolisian

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meyakini Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas…

17 menit yang lalu

Komisi XI DPR: UU P2SK yang Baru Perkuat Tata Keuangan RI di Tengah Kemajuan Zaman

MONITOR, Jakarta - DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan…

25 menit yang lalu

Warga Sangihe Terisolasi Akibat Gempa Dahsyat di Sulut, Puan Dorong Ketangguhan Bencana di Pulau Terluar

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera menjangkau masyarakat terdampak gempa…

29 menit yang lalu

Jasa Marga Optimalkan Respons Real-Time melalui One Call Center 133

MONITOR, Jakarta - Menjelang mobilitas masyarakat yang diprediksi akan meningkat pada periode libur sekolah pada…

13 jam yang lalu

PHK Capai 23 Ribu Orang, Komisi IX DPR Singgung Program JKP Harus Jadi Instrumen Perlindungan Pekerja

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya…

13 jam yang lalu