Oleh: Haris Zaky Mubarak, MA*
Ketidakpastian kondisi ekonomi terus menerus membayangi dunia sepanjang 2023. Beberapa faktor utamanya karena masalah perang yang berkecamuk antara Rusia dengan Ukraina. Pada posisi ini, kondisi dua negara yang tak stabil telah mengakibatkan terjadinya gangguan pasokan komoditas penting dunia. Seperti minyak, gas, dan gandum. Kondisi ini menyebabkan terjadinya lonjakan harga komoditas dan inflasi yang gilirannya. mendorong bank sentral dunia untuk memainkan bunga acuan yang berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun.
Studi resmi lembaga ekonomi dunia seperti International Monetary Fund (IMF) memperkirakan ekonomi global hanya mampu tumbuh 2,9 persen pada 2023. Sementara pertumbuhan ekonomi RI diproyeksi 5 persen pada 2023. Angka ini mendapat revisi ketiga kalinya dari proyeksi April sebesar 5,9 persen dan Juli pada kisaran 5,2 persen. Bank Dunia juga memangkas nilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 dari 5,1 persen menjadi 4,8 persen. Sementara inflasi diproyeksi mencapai 4,5 persen tahun depan (IMF, 2023).
Menyikapi ini, Indonesia diharapkan mempertahankan pertumbuhan yang kuat dan mengatasi potensi tantangan ke depan dengan beberapa inisiatif seperti dalam melanjutkan penerapan reformasi pajak yang membantu terciptanya investasi untuk ketahanan terhadap goncangan ekonomi secara domestik.
Dalam relasi ini, inisiatif kebijakan penetapan harga berbasis aturan energi untuk menekan subsidi, serta menerapkan program jaring pengaman sosial yang ditargetkan secara efektif dan diperluas demi jaminan perlindungan. Pada posisi inilah, langkah taktis menciptakan peluang rasional sebagai daya ungkit ekonomi domestik menjadi kebutuhan serius yang harus disiapkan secara matang.
Peluang Rasional
Kinerja pertumbuhan Indonesia pada 2022 memang menunjukkan nilai pemulihan ekonomi di tengah pelemahan global. Dalam realitas ini pertumbuhan ekonomi faktanya telah mencapai 5,7 persen di kuartal III 2022 dan kondisi ini pun memunculkan ekspektasi tinggi banyak pihak. Dalam dinamika ini perekonomian Indonesia diharapkan akan mampu terhindar dari resesi tahun depan.
Namun meski tak ada goncangan yang tampak serius, tapi Indonesia masih harus serius menghadapi ancaman stagflasi tahun depan. Meski inflasi relatif terkendali dan diproyeksi menurun seiring suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang diharapkan semakin tinggi.
Kenaikan harga barang dan jasa dalam negeri faktanya menyebabkan naiknya biaya produk-produk impor atau imported inflation serta pelemahan nilai tukar rupiah yang berpotensi mengancam kestabilan ekonomi Indonesia. Resesi global yang menghantui perekonomian dunia 2023 dinilai berdampak terhadap ekspor Indonesia. Hal ini akhirnya menjadi tantangan dunia usaha dan sektor industri dalam negeri untuk tahun ini.
Resesi global membuat volume ekspor Indonesia menurun. Jika volume ekspor menurun, produksi yang dilakukan sektor industri juga akan turun. Bila ketidakstabilan terjadi terus menerus, proporsi ketahanan industri mudah dilemahkan. Padahal industri manufaktur merupakan fondasi vital dari ekonomi suatu negara.
Menurunnya permintaan secara global memicu terjadinya price commodityboom atau kenaikan harga atas berbagai barang komoditas dan tentunya berdampak pada kualitas produk turunannya. Sektor industri yang berpotensi terdampak utamanya yang memiliki ekspor ke negara yang berpotensi terdampak ekonomi seperti halnya Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang.
Beberapa sektor ekspor yang menjadi komoditas ekspor adalah kelapa sawit, kayu, karet, dan perikanan. Karenanya, daya saing industri wajib untuk ditingkatkan sehingga dapat beradapatasi secara mudah. Dengan meningkatnya tantangan di saat krisis ekonomi. Beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri adalah melakukan restrukturisasi dan alih teknologi permesinan. Hal ini ini akan meningkatkan efisiensi dan meningkatkan produktivitas kerja industri domestik.
Kordinatif Kebijakan
Salah satu sektor industri yang sangat potensial dalam produktivitas ekonomi adalah industri agro yang merupakan sektor unggulan Indonesia. Industri agro tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 2,64% pada Triwulan ketiga pada 2022, dengan porsi hingga sebesar 50,49% dari keseluruhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pengolahan non migas. Hal ini menunjukkan pentingnya industri agro dalam ruang pemulihan ekonomi Indonesia.
Pada posisi rasional ini, upaya untuk terus membina industri agro menjadi prospek rasional untuk mendukung ekonomi negara. Sektor Industri agro nasional sendiri memiliki keterkaitan kuat dengan situasi ekonomi global karena faktanya sejarah industri agro selalu menjadi bantalan yang baik bagi ketahanan ekonomi Indonesia.
Pada 1998 saat Indonesia mengalami krisis ekonomi, industri agroindustri ternyata berkontribusi secara positif terhadap pertumbuhan nasional. Selama krisis, walaupun sektor mengalami kemunduran atau pertumbuhan negatif, agroindustri mampu bertahan dalam jumlah unit usaha yang beroperasi.
Dalam perkembangannya, sektor agroindustri yang tetap mengalami pertumbuhan antara lain yang berbasis kelapa sawit, pengolahan ubi kayu dan industri pengolahan ikan. Sektor agroindustri ini dapat berkembang dalam keadaan krisis karena tidak bergantung pada bahan baku dan bahan tambahan impor serta peluang pasar ekspor yang besar.
Pengembangan agroindustri akan sangat strategis apabila dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Pengertian terpadu adalah keterkaitan usaha hulu dan hilir (backward and forward linkages), serta pengintegrasian kedua sektor tersebut secara sinergis dan produktif. Sedangkan dalam implementasi kebijakan berkelanjutan, dorongan pemanfaatan teknologi konservasi sumberdaya dengan melibatkan kelompok/lembaga masyarakat, serta pemerintah pada semua aspek.
Berdasarkan catatan dari Kementerian Perdagangan Indonesia (Kemendag RI), ekspor produk industri agro memiliki nilai ekspor hingga US$51,4 Milyar hingga September 2022, dengan impor sebesar US$17,05 Milyar (Kemendag RI, 2023). Nilai ini tentu memberi angin segar mendukung ekonomi dalam negeri. Dalam pengembangannya, pemerintah Indonesia selama ini selalu mendekatkan pembinaan mitra ekspor industri agro, seperti pengiriman ke China, Amerika Serikat, India, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Jepang, Belanda dan Austalia. Hal ini dirasakan efektif terutama untuk menjual minyak kelapa sawit dan beberapa olahan hasil perikanan.
Pengembangan agro – industri demi mendukung kekuatan ekonomi domestik dapat dilakukan dengan melibatkan partisipasi semua lembaga terkait. Hubungan saling mengkait antar elemen agribisnis dari hulu ke hilir kedalam siklus sistem pertanian akan mendorong kemudahan identifikasi dan pemilihan produk unggulan yang mampu menembus pasar global secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan terjalinnya kemitraan, kebutuhan bersama antara pihak yang bermitra.
Dalam rasionalitas ini, industri besar memerlukan mitra kerja (usaha kecil), misalnya dengan menjamin pasokan bahan baku, pasokan produk setengah jadi atau barang jadi secara berkesinambungan, sementara usaha mikro dan usaha kecil (kelompok masyarakat) bersangkutan memerlukan jaminan pasar produksinya.
Saling ketergantungan produk yang dihasilkan ini akan membangun jaringan usaha bersama atau kemitraan yang dapat ditingkatkan dengan cara mengoptimalkan kemampuan dan kapasitas (ability and capacity) masing-masing pihak. Pola jaringan kemitraan yang berkelanjutan akan menjadikan pemerintah sebagai regulator dan sekaligus fasilitator untuk memperlancar dan menjamin kelangsungan usaha bersama tersebut. Gerakan kolektif dan kebersamaan dengan memanfaatkan pengetahuan, tenaga kerja dan sumber daya lokal akan memberi perbaikan mutu dan penampilan produk sehingga hal ini akan meningkatkan promosi dan pemasaran secara aktif.
Secara utuh, agro industri harus dilihat dalam sistem agribisnis luas yang memiliki keterkaitan usaha antar sistem pertanian dan sistem ekonomi bisnis yang membangunnya. Pengembangan agroindustri memberikan nilai tambah setiap pelaku usahanya. Disinilah, pentingnya pemerintah perlu mempelajari lebih jauh dari banyak negara maju dalam tata kelola industri agro di dunia kontekstual yang dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi perencanaan pembangunan yang dapat dilaksanakan di lapangan.
*Penulis merupakan Analis dan Eksekutif Jaringan Studi Indonesia
