MONITOR, Jakarta – Ketua MPR RI sekaligus Bambang Soesatyo memiliki harapan agar Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (ABPEDNAS) 2022-2028 yang akan dikukuhkan pada 26 Januari 2023 mendatang, mampu bekerja optimal dalam pembangunan desa.
Dorongan itu disampaikan Bamsoet, panggilan akrab Ketua MPR RI, ketika menerima perwakilan ABPEDNAS, di Jakarta, Senin (16/1/2023).
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintahan Desa yang dipimpin kepala desa, akan menjadi mitra kritis dan strategis yang harus saling melengkapi dalam melaksanakan pembangunan di desa.
Diantara peran strategis itu, kata Bamsoet, yakni mendorong transparansi, akuntabilitas, demokratisasi dan kesejahteraan warga desa hingga mengawasi setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.
“Dalam APBN 2023, Presiden Joko Widodo telah mengalokasikan dana desa mencapai Rp 70 triliun untuk 74.954 desa di 434 kabupaten/kota. Setiap desa bisa mendapatkan dana desa lebih dari Rp 1 miliar. Pemanfaatannya harus dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarat desa,” ucap Bamsoet.
“Karena itu dibutuhkan BPD dan pemerintahan desa yang seiring sejalan, tanpa melupakan prinsip check and balances antar keduanya,” tandasnya lagi.
Menurut Bamsoet, dana desa juga bisa digunakan untuk mendukung berbagai program pemulihan dan pertumbuhan ekonomi seperti menggerakan sektor ekonomi kreatif masyarakat desa, menggerakan sektor pertanian yang menjadi keunggulan desa, hingga memaksimalkan potensi sektor energi baru terbarukan desa.
