MONITOR, Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Slamet menyoroti kebijakan Pemerintah dalam pengadaan beras sebanyak 500 ribu ton untuk memenuhi stok cadangan beras.
Hal tersebut disampaikan Slamet dalam Rapat Paripurna DPR ke-14 Masa Persidangan III tahun sidang 2022-2023, di Ruang Nusantara 2, Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1/2023).
Slamet menyayangkan pengadaan beras yang dilakukan sebanyak 500 ribu ton tersebut dari impor bukan berasal dari petani.
“Hal ini tentu saja adalah sebuah ironi karena disaat yang bersamaan stok beras nasional justru sedang surplus sebesar 1,7 ton berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan) dan juga Badan Pusat Statistik (BPS). Ini terjadi karena lemahnya tata kelola beras nasional, dimana saat panen raya bulan Februari hingga April penyerapan Bulog sangat rendah,” tegas Slamet.
Oleh karena itu, Slamet menyatakan Fraksi PKS dengan tegas menolak impor beras dengan alasan pemenuhan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) karena stok beras cukup memenuhi stok nasional.
“Yang kedua, Kami juga menolak impor beras karena akan merugikan petani dalam negeri,” sebut Anggota Komisi IV DPR RI ini.
Ketiga, kata Slamet, Fraksi PKS meminta Pemerintah melalui forum Bulog untuk memaksimalkan penyerapan beras dari petani untuk memenuhi CBP dengan harga yang layak khusus pada saat panen raya.
“Keempat atau yang terakhir, terkait dengan kondisi harga beras yang masih tinggi padahal sudah dilakukan impor beras, maka Pemerintah harus berani melakukan audit stok gudang dari perusahaan besar untuk mencegah terjadinya penimbunan sehingga mempengaruhi harga beras nasional,” pungkasnya.
