LPDB-KUMKM Catat Penyaluran Dana Bergulir 2022 Sebesar Rp1,86 Triliun

MONITOR, Jakarta – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyalurkan pinjaman/pembiayaan dana bergulir sepanjang tahun 2022, yaitu sebesar Rp1,86 triliun. Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp1,8 triliun.

“Pencapaian tersebut tentu saja berkat kerja keras kita bersama. Dari pagi, siang, sore bahkan hingga larut malam teman-teman terutama dilini penyaluran masih selalu bersemangat untuk melaksanakan komite, serta proses pencairan hingga di penghujung Desember 2022,” kata Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo saat memberikan pengarahan kepada jajaran direksi dan pegawai LPDB-KUMKM di kantornya, Selasa (3/1/2023).

Penyaluran dana begulir tersebut dilakukan dengan pola konvensional yaitu terserap sebesar Rp950 miliar, dan pola syariah sebesar Rp911 miliar. Adapun mitra koperasi penerima pinjaman/pembiayaan dana bergulir sebanyak 193 koperasi yang tersebar di berbagai daerah di Tanah Air.

“Dapat dibayangkan betapa beratnya kita mengarungi tahun 2022 kemarin, karena kita masih bekerja dengan bayang-bayang Covid-19 yang terus menerpa kita, beberapa pegawai kita terdampak Covid-19. Namun dengan segala upaya kita tetap mampu meneruskan perjuangan dalam mencapai target berkat kesolidan kita,” ucap Supomo.

Pada tahun 2023, LPDB-KUMKM menetapkan target penyaluran dana bergulir sebesar Rp2 triliun. Strategi dalam mencapai target tahun 2023 salah satunya yaitu dengan mengedepankan inovasi layanan, mempertahankan motivasi kerja, serta terus menjaga integritas petugas layanan.

“Harapan saya di tahun 2023 akan masih dan seterusnya menjadi momentum kita dengan spirit “New LPDB” untuk mewujudkan tagline kita bahwa kita adalah salah satu pemegang peranan penting dalam menggerakan ekonomi bangsa, bahwa kita benar-benar hadir dan kita adalah mitra untuk bangsa,” katanya.

Supomo mengatakan, tahun ini penyaluran dana bergulir konvensional akan lebih difokuskan kepada koperasi sektor riil. “Kita tahun ini (2023) lebih banyak ke sektor riil. Memang sektor riil itu sudah kita bina sejak tahun kemarin, insya Allah ada hasilnya. Koperasi untuk sektor riil itu bukan hal baru, tapi apakah itu bisnis baru? Tentu tidak. Cuma model bisnis untuk koperasi itu masih banyak hal yang baru,” terang dia.

Sementara untuk pola syariah, pihaknya akan menyalurkan dana bergulir berbasis komunitas, seperti melalui Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Induk Koperasi Syariah (Inkopsyah), maupun Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren).

“Itu yang banyak kita lakukan karena Bimtek-Bimtek yang kita lakukan di tahun lalu, tahun ini akan semakin banyak. Contoh 17 pesantren di Jawa Timur Bimtek-nya sudah, tinggal mulai penataan organisasinya, cara kerjanya mereka harus rapih juga. Jadi intinya tata kelola-nya harus baik,” ungkap Supomo.

Monitoring Kesehatan

Dalam kesempatan yang sama, Supomo juga mengungkapkan bahwa ke depan manajemen LPDB-KUMKM akan membuat sistem monitoring kesehatan (medical check-up) seluruh karyawan. “Ada semacam early warning system. Saya minta para pimpinan di LPDB-KUMKM untuk memantau hal itu,” kata Supomo.

Oleh karena itu, para pimpinan benar-benar memantau alur dan frekuensi pekerjaan jajaran di bawahnya, sebagai bahan pertimbangan menimbang faktor kesehatan. Pasalnya, ke depan, Supomo meyakini beban pekerjaan tidak bakal semakin mudah. “Kita semua tahu akan memasuki tahun politik. Dan itu tidak mudah,” tukas Supomo.

Lebih dari itu, Supomo juga menekankan seluruh jajaran untuk meningkatkan dan menguatkan integritas dalam menjalankan tugasnya. “Integrity harus terus kita jaga, seperti sekarang ini,” pungkas Supomo.