MONITOR, Jakarta – Sepanjang tahun 2022, sektor industri manufaktur di tanah air konsisten berada dalam level ekspansif, yang tercermin pada capaian Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia dengan posisi di atas poin 50.
Pada Desember 2022, PMI Manufaktur Indonesia ditutup pada tingkat 50,9 atau berhasil naik dibandingkan perolehan bulan sebelumnya yang menyentuh di angka 50,3.
Berdasarkan hasil survei yang dirilis S&P Global, PMI Manufaktur Indonesia bertahan dalam fase ekspansif selama 16 bulan berturut-turut sejak September 2021. Kinerja positif ini menunjukkan geliat industri manufaktur nasional terus mengalami perbaikan dan semakin pulih setelah terkena dampak pandemi Covid-19 dan di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu karena ancaman resesi.
“Alhamdulillah, capaian PMI Manufaktur Indonesia pada Desember 2022 tetap ekspansif, yang sesuai juga dengan capaian Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Desember 2022 yang sudah kami rilis sebelumnya, yang sama-sama berada dalam level 50,9 dan juga naik dibandingkan bulan sebelumnya,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin (2/1).
Hebatnya, PMI Manufaktur Indonesia pada Desember 2022 mampu melampaui PMI Manufaktur Jerman (47,4), Jepang (48,8), Australia (50,4), Myanmar (42,1), Belanda (48,6), Prancis (47,4), Korea Selatan (48,2), Inggris (44,7), Amerika Serikat (46,2), dan Zona Eropa (47,8).
Agus optimistis, deru mesin sektor industri manufaktur di Indonesia masih bergemuruh pada tahun kelinci air. Artinya, produktivitas berjalan baik untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor.
“Kami meyakini, kinerja industri manufaktur kita akan semakin tumbuh di tahun 2023 ini, seiring dengan berbagai kebijakan strategis yang sedang disiapkan oleh pemerintah,” ujarnya.
Ia pun menyebutkan, pihaknya tengah menyusun strategi untuk mengatasi persoalan ketenagakerjaan di sektor industri. Misalnya, industri tekstil, alas kaki, dan furnitur yang merupakan sektor padat karya.
“Kami sedang menyiapkan kebijakan stimulus tersebut, di antaranya adalah larangan terbatas impor, penyesuaian pemeriksaan post border menjadi border, dan fleksibiltas jam kerja. Itu yang kami minta untuk direlaksasi, paling tidak sampai kondisi normal,” paparnya.
