Dinilai Diskriminatif, Politikus PKS Tolak Penyesuaikan Tarif KRL

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengkritisi rencana pemerintah yang akan mengubah kebijakan kenaikan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line tahun 2023 menjadi penyesuaian sistem sesuai kemampuan bayar penumpang.

Dikatakan Suryadi, penyesuaian tarif KRL Commuter Line justru berpotensi memunculkan diskriminasi di kalangan masyarakat. Bahkan kata dia, masyarakat menengah keatas akan meninggalkan fasilitas transportasi ramah publik tersebut dan beralih menggunakan mobil pribadi.

“Saya menganggap bahwa adanya diskriminasi tersebut justru akan membuat orang-orang kaya akan kembali menggunakan kendaraan pribadi dan malah berpotensi menyebabkan kemacetan,” ucap Suryadi dalam keterangan persnya.

Legislator PKS ini menegaskan bahwa semangat awal adanya transportasi massal adalah agar dapat dinikmati oleh semua kalangan, baik itu masyarakat mampu maupun tidak. Tujuan lainnya, agar KRL bermanfaat memberikan bantuan transportasi kepada masyarakat yang tidak mampu.

Untuk itu, ia menolak tegas terhadap kebijakan yang dianggapnya diskriminatif dan telah melenceng dari semangat awal pembentukan.

“Sebelumnya juga telah kami nyatakan penolakan atas rencana kenaikan tarif KRL. Kita menilai secara teknis KRL Commuter Line masih mengalami overload di jam-jam sibuk, sehingga pengguna KRL belum bisa merasakan kenyamanan sepenuhnya,” imbuhnya.